Interaktif News – Penanganan perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi di Kejaksaan Negeri Bengkulu memasuki babak baru. Jaksa Penuntut Umum resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti 107 liter BBM bersubsidi jenis pertalite dari penyidik kepolisian.

Proses tahap II itu digelar pada Rabu, 15 April 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu. Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Fri Wisdom S. Sumbayak membenarkan JPU telah menerima serah terima tersangka berinisial MB beserta barang bukti dari penyidik.

MB didakwa melakukan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi dan disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

“Setelah tahap II ini, kami akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersangka MB ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk disidangkan,” ujar Fri Wisdom S. Sumbayak  saat dikonfirmasi Rabu (15/4/2026).

Fri Wisdom belum merinci modus operandi dan barang bukti yang diserahkan penyidik dalam kasus tersebut. Ia menyebut seluruhnya akan dibuka saat pembacaan dakwaan di persidangan nanti.

Pasal 55 UU Migas mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan

dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak kategori  V (Rp.500.000.000)

Dengan rampungnya tahap II, status MB kini beralih menjadi tahanan jaksa selama 20 hari kedepan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penuntutan.

Editor: Irfan Arief