Interaktif News – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi pembelian aspal senilai Rp5,5 miliar menyeret Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, ke meja hijau. Perkara tersebut kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu dengan nomor perkara 312/Pid.B/2026/PN Bgl.

Abdul Rozak didakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait transaksi pembelian pasokan aspal dari PT Sinarbaai Mandiri (PT SBM). Persoalan ini bermula pada 2018, ketika PT RPB membeli dan menerima pasokan aspal dari PT SBM untuk menunjang kegiatan usaha serta pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.

Berdasarkan keterangan pihak PT SBM, proyek yang berkaitan dengan pasokan aspal tersebut diketahui telah dibayarkan pada 2021. Namun, kewajiban pembayaran kepada PT SBM disebut belum diselesaikan.

Dalam perkembangannya, PT RPB disebut menyerahkan 14 lembar cek sebagai pembayaran. Akan tetapi, seluruh cek tersebut tidak dapat dicairkan, baik karena saldo rekening tidak mencukupi maupun rekening giro yang telah ditutup. Akibatnya, pihak PT SBM belum menerima pembayaran atas pasokan aspal dengan nilai sekitar Rp5,5 miliar tersebut.

Stok Oksigen di Bengkulu Masih Aman

Penasihat Hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengapresiasi penanganan perkara yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu. Menurutnya, proses hukum yang kini berlanjut ke persidangan merupakan langkah penting bagi kliennya untuk memperjuangkan hak pembayaran yang belum diterima

selama bertahun-tahun.

Ia berharap seluruh fakta dan alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan dapat diuji secara menyeluruh dalam persidangan.

“Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan,” ujar Bernard dalam konfrensi pers, Senin, (09/11/26)

Ia juga berharap Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta serta alat bukti secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berharap seluruh fakta dan alat bukti dapat diuji serta dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan bagi klien kami dapat terwujud,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihak PT SBM berharap perkara ini menjadi perhatian masyarakat Bengkulu, khususnya kalangan pelaku usaha. Menurut Bernard, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nilai transaksi yang mencapai Rp5,5 miliar, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Ia menilai pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang semestinya mendapatkan kepastian atas hak pembayaran dari pihak pembeli.

“Kami juga mengimbau masyarakat dan rekan-rekan media untuk turut mengawal serta memantau perkembangan kasus ini. Persoalan ini bukan hanya soal dugaan penipuan dan penggelapan semata, tetapi lebih jauh menyangkut kepastian hukum, perlindungan terhadap

pelaku usaha, serta kepercayaan dalam dunia bisnis” kata Bernard

Reporter: Irfan Arief