Yon Solni, mantan karyawan PT Mutiara Sawit Seluma didampingi dua kuasa hukum dalam keterangan pers, Senin, 9 November 2026, Foto: Dok

Interaktif News – Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Yon Solni, mantan karyawan PT Mutiara Sawit Seluma (MSS), dengan pihak perusahaan hingga kini belum menemukan titik terang.

Pasalnya, meski pihak pekerja telah menyatakan menerima surat anjuran yang diterbitkan Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Seluma, pihak perusahaan disebut belum menerima surat anjuran tersebut.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Yon Solni, Muhammad Akbar dan Inza Saputera, melalui surat pernyataan sikap tertanggal 9 November 2026.

Dalam surat tersebut, kuasa hukum menyatakan bahwa pihak pekerja telah menerima surat anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Seluma yang diterbitkan pada 4 November 2026.

“Penerimaan anjuran itu menjadi dasar bagi pihak pekerja untuk mendorong penyelesaian perselisihan melalui Perjanjian Bersama (PB),” kata Muhammad Akbar, Senin (9/11/2026).

Akbar menjelaskan, Perjanjian Bersama tersebut nantinya diharapkan dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Polres RL Sita Barang Bukti Senilai Lebih Rp 275 Juta Hasil TPPU Narkoba

Langkah itu mengacu pada Pasal 13 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Inza Saputera, meminta PT MSS menghormati dan melaksanakan isi surat anjuran yang telah diterbitkan mediator.

Menurut Inza, pihak pekerja meminta perusahaan memenuhi seluruh hak

Yon Solni sebagai pekerja yang terkena PHK.

“Pekerja sebagai klien kami ini meminta perusahaan memenuhi hak-hak Yon Solni sebagai pekerja yang terkena PHK, meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil,” ujarnya.

Selain hak-hak tersebut, pihak pekerja juga meminta agar hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) turut diperhitungkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Dengan diterimanya surat anjuran oleh pihak pekerja, kami sebagai kuasa hukum berharap perselisihan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ungkap Inza.

Hingga saat ini, proses penyelesaian perselisihan PHK tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pihak perusahaan yang disebut belum menerima surat anjuran mediator.

Pihak pekerja berharap adanya tindak lanjut dari PT MSS agar penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui Perjanjian Bersama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter: Deni Aliansyah Putra