Kapolres Seluma, AKBP Bonar Ricardo Pakpahan, Foto: Dok

Interaktif News – Kapolres Seluma AKBP Bonar Ricardo Pakpahan mengingatkan seluruh personel Polres Seluma agar tidak memasuki tempat hiburan malam (THM) di wilayah hukum Kabupaten Seluma, Bengkulu.

Larangan tersebut bukan sekadar imbauan. Anggota kepolisian yang kedapatan melanggar aturan itu terancam dikenai sanksi tegas, mulai dari hukuman disiplin, sidang kode etik profesi Polri, pencopotan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Bonar mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya telah disampaikan sejak pergantian pimpinan di lingkungan Polda Bengkulu, dari kapolda sebelumnya kepada Kapolda Bengkulu saat ini, Irjen Pol Yudhi.

Menurut dia, penegasan larangan bagi anggota Polri untuk memasuki tempat hiburan malam merupakan bagian dari kebijakan internal yang harus dipatuhi seluruh personel.

“Imbauan anggota tidak diperbolehkan masuk tempat hiburan malam sebenarnya sudah lama disampaikan, sejak peralihan Kapolda lama ke Kapolda Bengkulu yang baru. Bapak Kapolda Irjen Pol Yudhi sudah menyampaikannya saat peralihan pimpinan,” kata Bonar, Senin (9/11/2026).

Pemkab Seluma Siapkan Rp25 Miliar untuk THR 6.000 ASN

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan anggota Polres Seluma yang melanggar ketentuan tersebut.

Penindakan akan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan sidang disiplin maupun sidang kode etik profesi Polri, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

“Anggota yang ketahuan masuk tempat hiburan malam akan ditindak tegas melalui sidang disiplin ataupun sidang kode etik. Itu akan kita berlakukan

jika ada anggota yang kedapatan masuk ke tempat hiburan malam,” tegasnya.

Bonar menjelaskan, penegakan aturan tersebut mengacu pada ketentuan internal Polri, termasuk Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Aturan tersebut menjadi salah satu landasan dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Bahkan, sanksi yang diberikan dapat lebih berat apabila pelanggaran dilakukan berulang kali atau disertai perbuatan lain yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan narkotika maupun pelanggaran pidana lainnya.

“Kalau anggota melakukan pelanggaran secara berulang, bisa saja dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Apalagi jika pelanggarannya juga berkaitan dengan tindak pidana, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Bonar.

Reporter: Deni Aliansyah Putra