Interaktif News – Jelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kabar pilu datang dari dunia pendidikan Kota Benrgkulu. Tiga guru yakni Ririn Safitri, Elsita dan Tita Aryani terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai guru di SDIT Rabbani Kota Bengkulu.

Elsita yang sudah 13 Tahun bekerja di sekolah swasta tersebut dipecat oleh yayasan bersama dua (2) orang temannya Tita Aryani 12 Tahun Bekerja dan Ririn 5 Tahun masa kerja. Mirisnya, pemecatan dilakukan sepihak tanpa adanya peringatan sebelumnya.

Dengan mata berkaca-kaca, Tita Aryani menuturkan awalnya mereka dipanggil secara bergantian dan sampai pada saat pemanggilannya dirinya, ia sempat kaget saat diminta pihak sekolah untuk berhenti mengajar.

“Saya bingung saya tiba-tiba diberhentikan tanpa adanya kesalahan, tidak ada peringatan baik secara lisan maupun surat kepada saya, dan lebih parahnya lagi tidak ada pesangon yang diberikan kepada kami” kata Tita

Cerita senada disampaikan juga Elsita, saya sudah mengabdi selama 13 tahun, dan diberhentikan secara lisan tanpa ada surat pemberhentian dari pihak sekolah maupun yayasan.

Pertama di Dunia, Kota Bengkulu Bakal Dirikan Sekolah Tinggi Manajemen Rumah Ibadah

Ketua Umum Pemuda MADANI Provinsi Bengkulu, Abdullah, SH menyebut, apa yang dialami oleh 3 guru SDIT Rabbani Kota Bengkulu adalah potret kelam dunia pendidikan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah dan masyarakat. Kejadian seperti ini bukan kali pertama namun mereka kebanykan tidak mau bersuara.

“Pemecatan secara mendadak dan

sepihak terhadap tenaga pendidik ini adalah perbuatan zholim, tidak manusiawi. Patut untuk publik kawal secara bersama-sama, agar hal seperti ini tidak menjadi penyakit dalam dunia pendidikan. Kami akan membawa persoalan ini ke disnaker” kata Abdullah

Dijelaskan Abdullah, praktek yang dilakukan Yayasan Pendidikan yang selama ini terjadi lebih kepada praktek korporasi berkedok lembaga pendidikan. Tenaga pendidik tidak ubahnya seperti buruh.

”Tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan kerja, tidak ada kesejahteraan finansial guru upah tidak UMR, ini sama dengan perbudakan. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 ini kita ditunjukkan bahwa potret pendidikan kita adalah perbudakan seperti masa penjajahan kolonialisme. Kami mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu segera turun tangan” kata Abdullah ***