Interaktif News – Perjuangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil positif. Alokasi anggaran melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 mencapai Rp285,14 miliar atau meningkat 112,31 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp134,30 miliar.

Peningkatan anggaran tersebut menjadi kabar baik bagi pembangunan infrastruktur jalan di Bengkulu. Selain nilai anggaran yang bertambah Rp150,83 miliar, jumlah paket pekerjaan juga mengalami peningkatan, dari sebelumnya 12 paket pada 2025 menjadi 17 paket pada 2026.

Capaian ini tidak terlepas dari upaya Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi yang sejak April 2026 mendapat penugasan di Komisi V DPR RI, komisi yang salah satunya membidangi pembangunan infrastruktur.

Erna menyebut peningkatan alokasi tersebut merupakan perkembangan positif sekaligus bukti bahwa kebutuhan pembangunan daerah dapat diperjuangkan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan wakil rakyat di parlemen.

“Alhamdulillah, baru enam bulan lebih saya mendapatkan amanah di Komisi V, kita sudah melihat perkembangan yang sangat signifikan. Anggaran IJD Bengkulu meningkat dari Rp134 miliar menjadi Rp285 miliar. Ini tentu capaian yang patut kita syukuri dan banggakan bersama,” ungkap Erna saat launching IJD di Kota Bengkulu, Jumat, (6/11/26)

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, keberadaan wakil daerah di Komisi V DPR RI harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur

yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan.

“Bagi saya, menjadi Anggota DPR RI bukan sekadar hadir dalam rapat di Senayan. Aspirasi masyarakat harus bisa kita perjuangkan menjadi kebijakan, kita kawal menjadi anggaran, dan kita dorong menjadi pembangunan yang nyata bagi daerah,” tegasnya.

Erna juga menekankan bahwa peningkatan anggaran IJD tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Mulai dari kebijakan pemerintah pusat, dukungan Kementerian Pekerjaan Umum, peran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan usulan pembangunan.

“Ini bukan hasil kerja satu orang. Ada kebijakan Presiden, dukungan Menteri PU, kerja keras BPJN Bengkulu, serta pemerintah daerah yang menyiapkan usulannya. Kami di DPR RI memperjuangkan dan mengawal agar kebutuhan Bengkulu mendapatkan perhatian dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan percepatan pembangunan jalan daerah. Apresiasi serupa diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo atas dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Kepala BPJN Bengkulu, Zepnat Kambu, mengungkapkan bahwa terdapat 56 paket usulan pembangunan jalan yang diajukan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu pada 2026.

Dari total usulan tersebut, sebanyak 53 paket berhasil lolos verifikasi di tingkat balai. Selanjutnya, 36 paket dinyatakan

lolos seleksi di tingkat pusat. Namun, hingga saat ini baru 17 paket yang memperoleh alokasi anggaran.

“Dari 17 paket yang telah mendapatkan alokasi anggaran, terdiri dari 15 paket pekerjaan fisik dan dua paket pengawasan,” jelas Zepnat

Editor: Irfan Arief