Interaktif News – Ketua DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PAN, Herimanto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

Herimanto sebelumnya tidak hadir pada panggilan pertama Senin, 7 September 2026. Ia kemudian hadir pada panggilan kedua, Jumat, 11 September 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan Herimanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kota Bengkulu.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Berdasarkan pantauan, Herimanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.11 WIB.

Selain Herimanto, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lain, yakni Dian Andhini Anggraheni, ASN Pemkot Tangerang yang merupakan adik anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni, serta Elisa Wijaya selaku Senior Purchasing PT Cahaya Mas Cemerlang.

Pengembangan perkara ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Rejang Lebong pada 9 Maret 2026.

Kepala SMAN 5 Kota Bengkulu Diberhentikan Sementara

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Kepala Dinas PUPRPKP Hary Eko Purnomo, serta tiga pihak swasta yakni Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yusdiantoro.

Dalam perkembangannya, penyidikan melebar ke

wilayah Kota Bengkulu. Penyidik menelusuri dugaan praktik korupsi pada sejumlah proyek yang dikerjakan pihak swasta terkait perkara Rejang Lebong, termasuk dugaan aliran uang dan pemberian aset.

Salah satu proyek yang didalami adalah proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mulai dari proses pengusulan, perencanaan, hingga pengesahan anggarannya di lingkungan Pemkot Bengkulu.

Penyidik KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Bengkulu. Dari penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang tunai lebih dari Rp4 miliar di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Tak hanya aliran uang, KPK turut menelusuri dugaan pemberian aset kepada anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni. Penyidik sebelumnya menyita satu unit Mitsubishi Pajero Dakar milik Vinna di Jakarta Selatan. Kendaraan tersebut diduga merupakan pemberian pihak swasta.

KPK juga mengungkap dugaan pemberian kendaraan lain berjenis sedan kepada Vinna. Mobil itu dibeli pengusaha Eno Budi Susilo (EBS), namun diatasnamakan Rani Sorayya (RNS) yang disebut merupakan kerabat Vinna. Penggunaan nama orang lain tersebut turut didalami penyidik terkait dugaan upaya menyamarkan pemberian aset.

Terbaru, KPK menyita satu unit rumah mewah milik Vinna di wilayah Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2026. Rumah tersebut diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah dikembangkan.

Editor: Irfan Arief