Interaktif News – Mutasi besar-besaran kembali dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terhadap jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan, dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan penyesuaian jabatan.

“Dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat,” kata Isir dalam keterangan pers, Selasa (3/11/2026).

Namun, dari ratusan nama dalam daftar mutasi tersebut, nama AKBP Rossa Purbo Bekti menjadi salah satu yang menarik perhatian publik. Pasalnya, ia belum genap satu bulan menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, Jawa Timur, tetapi sudah kembali dimutasi.

Rossa diketahui baru dilantik atau mulai menjabat sebagai Kapolres Bangkalan pada 10 Oktober 2026. Berdasarkan mutasi terbaru, ia dipindahkan menjadi Perwira Menengah (Pamen) Bareskrim Polri. Posisinya sebagai Kapolres Bangkalan selanjutnya digantikan oleh AKBP Mustijat Priyambodo.

Tinjau SVMI di UI, Kapolri: Hilangkan Perbedaan Bersatu Lawan Covid-19

Pergantian jabatan dalam waktu relatif singkat tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik mutasi AKBP Rossa. Terlebih, namanya sebelumnya juga sempat menjadi sorotan dalam sejumlah penanganan perkara korupsi yang penuh kontroversi.

Pernah Terlibat dalam Sejumlah Kasus Kontroversial

AKBP Rossa Purbo Bekti diketahui merupakan anggota Polri yang

pernah ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016. Selama bertugas di lembaga antirasuah tersebut, namanya kerap dikaitkan dengan penanganan sejumlah perkara korupsi yang menuai kontroversi.

Di antara perkara yang menyita perhatian adalah kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto serta perkara mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.

Dalam penanganan perkara Hasto Kristiyanto, Rossa sempat menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap proses penanganan kasus tersebut. Rossa bahkan sempat menjadi sasaran kritik terkait upaya penyidik KPK yang digawangi AKBP Rossa yang disebut ngotot memburu Hasto.

Sementara itu, dalam perkara mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, AKBP Rossa juga disebut terlibat langsung dalam rangkaian operasi penangkapan yang dilakukan KPK di Bengkulu pada November 2024.

Penangkapan Rohidin yang saat itu masih berstatus sebagai calon petahana dalam Pilkada Gubernur Bengkulu menjadi polemik karena berlangsung hanya tiga hari menjelang hari pemungutan suara.

Momentum penangkapan tersebut memunculkan beragam tanggapan dan spekulasi politik. Sejumlah pihak kala itu mempertanyakan waktu pelaksanaan operasi penindakan yang terjadi menjelang hari pencoblosan.

Nama AKBP Rossa kembali dikaitkan dengan penanganan sejumlah perkara korupsi di Bengkulu. Ia diketahui turut terlibat dalam penanganan perkara yang menyeret Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri.

Selain itu, Rossa juga disebut berperan dalam sejumlah kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK

di Kota Bengkulu. Rangkaian penggeledahan tersebut kembali menuai kontroversi lantaran hingga saat ini belum ada tersangka.

Dilaporkan ke Dewas KPK

AKBP Rossa Purbo Bekti yang kala itu menjabat Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah dilaporkan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Senin, (17/11/2025).

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik berupa penghambatan proses hukum dalam penanganan kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara yang diduga melibatkan Bobby Nasution.

Dilansir harianaceh.co.id, Koordinator KAMI, Yusril Skaimudin, mengatakan pihaknya melaporkan dugaan upaya menghambat proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa selaku Kasatgas Penyidikan KPK.

“Kami hari ini memberikan laporan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dengan persoalan laporan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution yang diduga dilakukan oleh AKBP Rossa Purbo Bekti selaku Kasatgas KPK,” kata Yusril di Kantor Dewas KPK, Jakarta.

KAMI menyoroti belum diperiksanya Bobby Nasution oleh penyidik, meskipun perkara tersebut telah menjadi sorotan publik dan sejumlah tersangka lainnya telah menjalani proses persidangan.

Yusril menilai dugaan penghambatan proses hukum tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap KPK. Karena itu, KAMI meminta Dewas KPK menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. ***