Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, Foto: Dok

Interaktif News – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pengawas Korupsi Republik Indonesia (LSM KPK-RI) Kabupaten Seluma kembali mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan penguasaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang digunakan dua pimpinan DPRD Seluma.

Melalui surat bernomor 019/KPK.RI/X/2026 yang disampaikan pada November 2026, LSM KPK-RI meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu segera memproses laporan sebelumnya bernomor 018/KPK-RI/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penguasaan dua unit mobil dinas Toyota Fortuner VRZ berwarna putih oleh mantan pimpinan DPRD Seluma periode 2019-2024, yakni Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Seluma.

Sekretaris LSM KPK-RI Kabupaten Seluma, Yudi Hartono, menilai kedua kendaraan tersebut seharusnya dikembalikan setelah masa jabatan pimpinan DPRD periode sebelumnya berakhir.

Namun, berdasarkan uraian dalam laporan tersebut, kedua pihak diduga masih menguasai kendaraan dinas lama meskipun telah kembali menjabat sebagai pimpinan DPRD Seluma periode 2024-2029 dan memperoleh fasilitas kendaraan dinas baru.

HGN Ke 60, Dinkes Seluma Raih Juara 1 Lomba Stand

“Sehubungan dengan surat laporan kami nomor 018/KPK-RI/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026 yang kami sampaikan ke kantor Kejati Bengkulu, maka kami mempertanyakan proses dan tindak lanjut laporan kami tersebut,” kata Yudi saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).

Yudi menjelaskan, kedua pimpinan DPRD Seluma periode sebelumnya diduga belum mengembalikan dua unit Toyota Fortuner VRZ yang

merupakan Barang Milik Daerah (BMD).

Padahal, keduanya disebut telah kembali menjabat sebagai pimpinan DPRD periode 2024-2029 dan mendapatkan fasilitas kendaraan dinas baru berupa dua unit Honda CR-V berwarna hitam dengan nomor polisi BD 6 PY dan BD 7 PY.

“Kami mempertanyakan alasan penggunaan kendaraan lama yang disebut-sebut dijadikan kendaraan operasional. Seharusnya penggunaan kendaraan dinas mengacu pada ketentuan pengelolaan barang milik daerah serta standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah,” jelas Yudi.

Atas dasar itu, pihaknya menduga penguasaan kendaraan lama tersebut tidak memiliki dasar administrasi yang sah.

LSM KPK-RI meminta Kepala Kejati Bengkulu beserta jajarannya segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

Mereka juga meminta agar dilakukan penyelidikan, penyidikan, penelusuran aset, serta upaya pemulihan kerugian negara apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Menurut Yudi, laporan tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta ketentuan mengenai penggelapan.

“Kami berharap penanganan laporan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya persepsi negatif terhadap penegakan hukum di Provinsi Bengkulu,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, menegaskan bahwa kendaraan dinas yang digunakan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Seluma berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Seluma.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu konteks dalam persoalan pengelolaan kendaraan dinas pimpinan DPRD Seluma yang

kini kembali dipertanyakan LSM KPK-RI.

LSM Klaim Potensi Kerugian Daerah Rp 450 Juta

Selain persoalan pengembalian aset, LSM KPK-RI turut memperhitungkan potensi kerugian daerah dari pemanfaatan dua unit kendaraan tersebut.

Dalam laporannya, mereka menggunakan asumsi nilai sewa wajar sebesar Rp 9 juta per bulan untuk setiap kendaraan selama 25 bulan.

Dengan perhitungan dua unit kendaraan, LSM KPK-RI mengklaim terdapat nilai manfaat ekonomi sebesar Rp 450 juta yang seharusnya dapat menjadi penerimaan daerah apabila aset tersebut dikelola sesuai ketentuan.

“Jika dihitung dengan pendapatan sewa wajar (fair rental value) Rp 9.000.000 per bulan per unit selama 25 bulan, total manfaat yang dinikmati terlapor sebesar Rp 450.000.000,” ujarnya.

Meski demikian, angka Rp 450 juta tersebut merupakan perhitungan yang disampaikan pihak pelapor dan belum merupakan hasil audit atau penetapan kerugian negara oleh lembaga berwenang.

Reporter: Deni Aliansyah Putra