Interaktif News – Proyek jembatan Air Matan di Kabupaten Seluma, yang beberapa bulan lalu sempat viral di media sosial lantaran belum genap 2 bulan diresmikan, ternyata kembali menyisakan sejumlah persoalan serius. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.088.835.409,09.

Temuan tersebut terungkap setelah BPK melakukan pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Politeknik Negeri Padang (PNP) pada 17 dan 28 April 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan rekonstruksi jembatan pada ruas Jalan Pasar Ngalam–Pasar Seluma–Pasar Talo yang dikerjakan PT Rodateknindo Purajaya.

Dalam laporannya, BPK menyebut hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan adanya ketidaksesuaian volume, mutu, dan spesifikasi pekerjaan yang berdampak pada kelebihan pembayaran lebih dari Rp 1 miliar.

PPTK dan pihak penyedia, PT RP, disebut menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut. Bahkan, pihak perusahaan menyatakan bersedia menyetorkan kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bengkulu.

Jembatan Rusak, BPK Soroti Kesalahan Perencanaan

Persoalan proyek ini tidak berhenti pada temuan keuangan. BPK juga mengungkap kerusakan pada bagian oprit jembatan serta Retaining Wall Concrete (RWC) atau dinding penahan tanah di sisi sungai. Saat pemeriksaan berlangsung, tim BPK bersama tenaga ahli PNP bahkan mendapati pekerjaan perbaikan oprit jembatan sedang dilakukan.

Pemdes Padang Serasan Gelar Musdes Khusus Validasi Penerima BLT-DD

Berdasarkan kajian tenaga ahli PNP, kerusakan oprit dipicu masuknya air melalui celah di bagian bawah RWC

pada abutmen jembatan. Air kemudian menggerus timbunan hingga menyebabkan kerusakan pada struktur beton.

Sementara itu, kerusakan dinding penahan tanah di sisi sungai diduga berkaitan dengan mutu beton yang tidak sesuai dengan mutu rencana serta kesalahan penyambungan dan posisi penulangan.

BPK juga menyoroti desain perencanaan yang dinilai belum mengantisipasi potensi gerusan air terhadap tanah timbunan di sekitar oprit. Bahkan, konsultan perencana dari CV DC melalui ahli struktur dan pondasinya berinisial EBP mengakui bahwa perencanaan lebih berfokus pada penentuan kedalaman tanah keras untuk abutmen dan RWC.

Dalam keterangan yang tercantum pada laporan BPK, EBP menyatakan pihak konsultan tidak mempertimbangkan daya gerus air dari bawah RWC bagian abutmen, meskipun kondisi tanah dasar diketahui berupa tanah berpasir.

Perubahan Desain RWC Dipersoalkan

Temuan lainnya berkaitan dengan perubahan posisi pembangunan RWC. Dalam desain awal, dinding penahan tanah tersebut direncanakan berada di sisi arah pantai. Namun, saat pelaksanaan, posisinya justru dipindahkan ke arah sungai. Perubahan tersebut menjadi perhatian karena menurut keterangan EBP, konsultan perencana tidak dilibatkan dalam pembahasan pemindahan posisi RWC.

Padahal, tenaga ahli PNP menilai perubahan posisi struktur semestinya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada konsultan perencana untuk dilakukan analisis ulang terhadap dampak perubahan desain.

Kondisi tanah di lokasi pembangunan juga dinilai memiliki tingkat kerawanan tersendiri. Tanah dasar berupa pasir halus dengan kapasitas dukung rendah

sehingga rentan mengalami penurunan maupun keruntuhan lokal ketika menerima beban konstruksi. Selain itu, karakteristik tanah berpasir memiliki kuat geser rendah dan mudah tergerus akibat pengaruh pasang surut air laut maupun banjir.

Pemindahan RWC ke arah sungai diduga turut memengaruhi kestabilan tanah. Beban struktur memicu terbentuknya celah pada tanah dasar, yang kemudian berkembang menjadi rongga akibat erosi hingga menyebabkan penurunan tanah di area oprit.

Proses Pengadaan Terindikasi Persaingan Tidak Sehat

Tak kalah serius, BPK juga menemukan indikasi praktik persaingan tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia melalui Katalog Elektronik Versi 6.

Proyek dengan pagu anggaran Rp16,29 miliar tersebut memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai yang sama, yakni Rp16.290.154.000.

Mengacu pada ketentuan pengadaan, paket dengan nilai pagu di atas Rp15 miliar hingga Rp50 miliar diperuntukkan bagi penyedia berkualifikasi usaha menengah.

Dalam proses identifikasi, terdapat tiga perusahaan yang memenuhi kualifikasi, yakni PT RP, CV TS, dan PT AL. Namun, proses pemilihan melalui metode negosiasi harga akhirnya menetapkan PT RP sebagai penyedia dengan rencana nilai kontrak Rp16.006.775.890.

BPK menemukan hanya satu penyedia yang memiliki etalase item barang mendekati jumlah item pekerjaan yang dipersyaratkan dalam HPS.

Selain itu, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah item pekerjaan yang terindikasi kemahalan menunjukkan harga kontrak terakhir PT RP memiliki tingkat kemiripan lebih dari 99 persen dengan harga dalam

HPS.

BPK menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam persaingan pengadaan.

Dalam laporan pemeriksaan disebutkan bahwa pemilihan melalui Katalog Elektronik dengan metode negosiasi terindikasi praktik persaingan tidak sehat karena hanya terdapat satu penyedia yang memiliki etalase item barang mendekati kebutuhan dalam HPS.

Sementara itu, PPTK menjelaskan penggunaan metode negosiasi dilakukan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Perencanaan kegiatan baru selesai pada Juli 2025 sehingga pemilihan melalui mekanisme tender atau lelang dinilai membutuhkan waktu lebih panjang.

Pekerjaan Molor 12 Hari, Denda Rp173 Juta Belum Dikenakan

BPK juga menemukan persoalan dalam penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan SPMK Nomor SPMK/858/BPBD/2025 tertanggal 16 Juli 2025, proyek memiliki masa pelaksanaan 168 hari kalender dan seharusnya rampung pada 31 Desember 2025.

Namun, berdasarkan dokumen laporan harian, mingguan, dan bulanan, pekerjaan baru dinyatakan selesai 100 persen pada 12 Januari 2026. Artinya, terdapat keterlambatan selama 12 hari kalender.

Dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, BPK menghitung denda keterlambatan sebesar satu permil dari nilai kontrak sebelum pajak untuk setiap hari keterlambatan. Berdasarkan nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp14.478.563.511,37, denda yang belum dikenakan mencapai Rp173.742.762,14.

PPTK dan PT RP kembali menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut. Pihak penyedia juga menyatakan bersedia menyetorkan denda keterlambatan ke RKUD Provinsi Bengkulu.

Jika diakumulasikan, dua temuan keuangan dalam proyek Jembatan Air Martan mencapai Rp1.262.578.171,23.

Angka tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran sekitar Rp1,08 miliar dan denda keterlambatan sekitar Rp173,74 juta.

Editor: Riki Susanto