Interaktif News – Setiap hari, ratusan pelajar dan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, harus melintasi jembatan darurat yang dibangun dan diperbaiki secara swadaya masyarakat.

Jembatan yang berada di kawasan Parit 1 tersebut menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Teluk Sepang dengan Kelurahan Sumber Jaya dan Padang Serai. Jalur ini digunakan warga untuk menuju sekolah, pasar, tempat kerja hingga berbagai fasilitas pelayanan publik.

Ironisnya, jembatan tersebut juga merupakan bagian dari jalur evakuasi tsunami yang dibangun pemerintah pascabencana.

Jembatan Parit 1, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Jembatan Teluk Sepang, dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari program rehabilitasi pascabencana tahun 2010.

Jembatan berada di kawasan rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut. Saat air laut surut, area di sekitar jembatan berukuran sekitar 5 x 10 meter itu terlihat kering. Namun ketika air laut pasang, kawasan tersebut kembali terendam.

Kondisi tersebut diperparah konstruksi jembatan yang tidak memiliki penyangga memadai. Struktur tanah yang halus dan berlumpur membuat kawasan di bawah jembatan mudah tergerus oleh pergerakan air laut.

Terima Kasih untuk Bumi

Kondisi lingkungan tersebut menjadi persoalan serius mengingat ancaman kenaikan muka air laut di wilayah Bengkulu.

Berdasarkan Jurnal Akuatik Lestari yang diolah dari data Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, laju kenaikan permukaan air laut di Bengkulu mencapai sekitar 10

hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi ini dinilai seharusnya menjadi sinyal penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas keselamatan dan ketahanan infrastruktur publik di wilayah pesisir.

Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menilai pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai dampak kenaikan muka air laut terhadap infrastruktur di wilayah pesisir.

“Pemerintah Kota Bengkulu seperti tidak memiliki pengetahuan yang utuh terhadap laju kenaikan permukaan air laut yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur sehingga mereka tidak mampu melihat skala prioritas dalam menentukan arah penyelamatan infrastruktur tersebut,” kata Ali.

Menurutnya, penanganan terhadap kerusakan infrastruktur selama ini cenderung dilakukan setelah kondisi memburuk. Akibatnya, kebutuhan anggaran yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

“Tindakan yang dilakukan selalu terlambat dan bermuara kepada kebutuhan biaya yang besar atau memang sengaja dirancang seperti itu, agar ada proyek yang bernilai tinggi?” ujarnya.

Warga Perbaiki Secara Swadaya

Di tengah belum terealisasinya perbaikan permanen, warga Teluk Sepang memilih memperbaiki jembatan tersebut secara mandiri.

Kristian, warga Teluk Sepang, mengatakan jembatan Parit 1 telah beberapa kali mengalami perbaikan melalui gotong royong dan swadaya masyarakat. Perbaikan terakhir dilakukan pada 15 Agustus 2026.

“Ini adalah upaya kami agar tidak melewati jalan Pelindo dan bertempur dengan debu batu bara,” kata Kristian.

Jembatan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat karena jalur utama menuju Teluk Sepang juga memiliki

persoalan tersendiri.

Data Posko Lentera Teluk Sepang mencatat, sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebelum dilakukan perbaikan terakhir, sedikitnya terjadi tiga kecelakaan di jembatan tersebut.

Kecelakaan pertama melibatkan seorang pelajar yang baru pulang sekolah. Kecelakaan kedua dialami seorang ibu rumah tangga bersama anaknya yang hendak keluar dari Kelurahan Teluk Sepang. Sementara kecelakaan ketiga melibatkan seorang pedagang es krim keliling yang baru berjualan di wilayah tersebut.

Jalan Utama Juga Bermasalah

Kelurahan Teluk Sepang berbatasan langsung dengan dua kawasan industri besar, yakni kawasan pelabuhan PT Pelindo dan PLTU Teluk Sepang yang dikelola PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB).

Untuk menuju Teluk Sepang, masyarakat selama ini juga menggunakan jalan utama yang disebut dikuasai PT Pelindo II. Jalan sepanjang kurang lebih lima kilometer itu menjadi akses bagi kendaraan pengangkut komoditas sumber daya alam menuju kawasan pelabuhan bongkar muat.

Namun, menurut warga, kondisi jalan tersebut telah jauh dari kata layak sejak sekitar 2012.

Sejumlah titik mengalami kerusakan dan berlubang. Saat hujan, badan jalan dipenuhi genangan air, sedangkan ketika cuaca panas, debu menjadi persoalan yang harus dihadapi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat jembatan Parit 1 menjadi salah satu akses penting bagi warga untuk keluar-masuk kawasan Teluk Sepang tanpa harus melewati jalan pelabuhan.

Jalur Evakuasi di Kawasan Rawan Tsunami

Persoalan jembatan menjadi semakin krusial karena Teluk Sepang berada di kawasan

pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Kelurahan Teluk Sepang masuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami.

Tahun ini, Teluk Sepang bahkan telah dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community yang difasilitasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan mendapat pengakuan dari UNESCO-IOC.

Program tersebut bertujuan membangun budaya evakuasi mandiri berbasis mitigasi risiko. Salah satu unsur pentingnya adalah tersedianya rencana evakuasi, peta rawan bencana serta sistem peringatan dini yang berfungsi.

Dalam konteks itu, keberadaan jembatan Parit 1 menjadi sangat vital karena juga berfungsi sebagai bagian dari jalur evakuasi masyarakat ketika terjadi bencana.

Dalam sebuah dialog yang digagas Kanopi Hijau Indonesia, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bengkulu, Firmanto, menyatakan bahwa perbaikan jembatan tersebut sebenarnya telah menjadi skala prioritas sejak 2024–2025. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.

3.549 Jiwa Terancam

Berdasarkan data Posko Lentera Teluk Sepang, jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai 3.549 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 1.445 merupakan anak-anak, 1.715 orang dewasa dan 389 lansia.

Besarnya jumlah penduduk, ditambah posisi Teluk Sepang sebagai kawasan rawan gempa dan tsunami, membuat kondisi infrastruktur evakuasi menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.

Jika gempa dan tsunami terjadi ketika akses evakuasi dalam kondisi rusak, masyarakat akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar, terutama anak-anak dan kelompok lanjut

usia.

Ketua Posko Lentera Teluk Sepang, Harianto, menilai kondisi tersebut menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi masyarakat.

“Dengan fakta ini mungkin yang perlu dikirimkan ke Teluk Sepang adalah kantong mayat,” kata Harianto.

Editor: Irfan Arief