Anggota Korwil I Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Mohammad Jhanattan, Jumat, 24 Noveber 2023, Foto: Dok
Interaktif News - Pusat monitoring pencegahan (Monitoring Center For Prevention/MCP) Pemerintah Kabupaten Seluma hingga saat ini masih terbilang rendah yang nilainya masih dibawah 40 persen
Rendahnya nilai MCP ini mendapatkan sorotan dari Anggota Korwil I Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Jhanattan saat melakukan rapat bersama Sekda Hadianto di ruangan Rapat Bupati, Jumat, (24/11/23).
"Nilainya masih dibawah 40 persen, rendahnya nilai MCP merupakan dampak dari lalainya manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaporkan hasil laporan dari pekerjaan di setiap kegiatan yang sudah terlaksana," kata Mohammad Jhanattan
Padahal kata Jhanattan, kecukupan dari SDM Irban sudah lumayan besar namun setiap hasil audit proyek yang dilakukan APIP tidak dimasukkan atau diploting ke portal resmi MCP KPK. Termasuk pekerjaan rutin pendampingan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami minta tim dari Inspektorat segera melakukan pelaksanaan audit terhadap pekerjaan rutin di setiap OPD. Terutama kepada Unit Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum memahami adanya tingkat komponen dalam negeri," ungkap dia.
Jhanattan menyebut, bahwa rendahnya MCP ini juga merupakan dampak dari dana bantuan hibah di setiap OPD yang harusnya dibuat laporan namun tidak dilakukan sehingga hal tersebut menjadi catatan khusus bagi Pemkab Seluma.
Menurutnya, penggunaan keuangan seperti yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten sangat rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan hingga terjadinya korupsi.
"Terutama terkait penggunaan keuangan sangat rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi sehingga laporan inspektorat kepada KPK harus rutin terlaksana di MCP," kata dia.
Jhanattan menyebut, bahwa sampai saat ini peningkatan sertifikasi tanah masih menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh Pemkab Seluma. Setiap tahunnya, hal tersebut selalu menjadi temuan BPK.
"Kami minta komitmen kepada Pemkab Seluma seluruh persoalan yang menyangkut indeks rendahnya MCP bisa diselesaikan, targetnya nilai MCP ini bisa mencapai 70 hingga 80 persen," ujarnya.
Sementara Sekda Seluma Hadianto mengakui, rendahnya nilai MCP tidak terlepas dari kekurangan SDM di UKPBJ sehingga pihaknya akan berkomitmen untuk kedepannya capaian nilai MCP di atas 75 persen.
"Kita akan evaluasi terhadap SDM APIP di Inspektorat dan menambah SDM pada UKPBJ. Tinggal kita lihat dulu ada tidak dukungan dari sisi Anggaran," demikian kata Sekda.
Reporter: Deni Aliansyah Putra
