Interaktif News – Hari ini, 1 Oktober 2026 atau tepat dua tahun lalu, empat wakil Bengkulu resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Mereka adalah Derta Rohidin dari Partai Golkar, Dewi Coryati dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Kurnia Ningsih dari PDI Perjuangan, dan Erna Sari Dewi dari Partai NasDem.

Keempatnya merupakan hasil Pemilu 2024 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu yang memperoleh alokasi empat kursi DPR RI. Berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Derta Rohidin memperoleh 136.113 suara, Dewi Coryati 152.052 suara, Eko Kurnia Ningsih 100.505 suara, dan Erna Sari Dewi 52.795 suara.

Memasuki dua tahun masa jabatan, kinerja empat anggota DPR RI asal Bengkulu menjadi bagian penting untuk dievaluasi. Mandat yang diberikan melalui Pemilu 2024 tidak hanya berkaitan dengan keterwakilan politik, tetapi juga bagaimana fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan dan penyerapan aspirasi dijalankan serta menghasilkan tindak lanjut yang konkret bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan Bengkulu.

Derta Rohidin: Komisi VIII dan Isu Sosial-Keagamaan

Derta Rohidin menjalankan tugas sebagai anggota Komisi VIII DPR RI. Dalam sejumlah agenda DPR, ia tercatat membawa identitas sebagai legislator dari Dapil Bengkulu dalam pembahasan yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi VIII.

Tommy Soeharto: Partai Bekarya Memberi Kemudahan Bagi Petani

Posisi di Komisi VIII menempatkan Derta pada ruang kerja yang berkaitan antara lain dengan agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak. Mitra kerja Derta Rohidin diantaranya Kementrian Agama, Kementrian Haji dan Umroh, kementrian Sosial, BNPB, Baznas, Kemen PPPA.

Salah satu isu yang cukup menonjol adalah persoalan penonaktifan peserta PBI JKN akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada Februari 2026, Derta menyebut sekitar 15 ribu peserta di Kota Bengkulu terdampak kebijakan tersebut berdasarkan aspirasi yang diterimanya. Ia mendorong pemerintah memastikan proses pemutakhiran data tidak menghilangkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.

Derta juga turun langsung setelah gempa Bengkulu pada Mei 2025. Pada Juli 2025, ia menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak gempa di kawasan Betungan, Kota Bengkulu.

Di bidang keagamaan, Derta bersama Kementerian Haji menggelar uji publik revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Bengkulu pada Oktober 2025. Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap perubahan regulasi penyelenggaraan haji.

Sementara di DPR, Derta tercatat terlibat dalam pembahasan anggaran Komisi VIII, termasuk memberikan masukan mengenai penyesuaian anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dewi Coryati: Pendidikan, Riset, Olahraga hingga UMKM

Dewi Coryati kembali dipercaya menjadi anggota DPR RI dari Dapil Bengkulu dan pada periode 2024–2029 duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga, serta kebudayaan.

Aktivitas Dewi selama dua tahun terakhir cukup banyak bersinggungan dengan isu yang menjadi ruang kerja Komisi X.

Pada 2025,

misalnya, Dewi terlibat dalam kegiatan bersama mitra pemerintah di Bengkulu yang berkaitan dengan pelestarian seni dan budaya daerah. Ia juga mendukung kegiatan olahraga dan pembinaan atlet muda melalui agenda kejuaraan futsal di Bengkulu.

Di sektor pendidikan, Dewi juga menyuarakan persoalan pemerataan akses pendidikan tinggi. Pada Juni 2026, dalam rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ia mendorong adanya kebijakan afirmatif bagi dosen dari perguruan tinggi di daerah untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan doktoral.

Dewi juga menyoroti kesejahteraan dosen perguruan tinggi swasta dan mempertanyakan standar penghasilan dosen yang dinilai masih rendah di sejumlah daerah.

Sementara di Bengkulu, ia terlibat dalam sosialisasi program pendidikan, riset, pengembangan UMKM, hingga kegiatan statistik bersama mitra kerja Komisi X. Dewi Coryati juga mencatat keterlibatannya dalam program yang berkaitan dengan PIP dan UMKM di Rejang Lebong.

Rekam tersebut menunjukkan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu isu yang cukup menonjol dalam aktivitas Dewi selama periode berjalan.

Eko Kurnia Ningsih: Kesehatan dan Program Sosial

Eko Kurnia Ningsih merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IX.

Salah satu aktivitas yang terdokumentasi selama masa jabatan adalah keterlibatannya dalam kegiatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Bengkulu.

Pada

Oktober 2025, Eko menyampaikan bahwa program tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung kualitas pendidikan dan penurunan stunting. Kegiatan sosialisasi dilakukan DPR RI bersama BGN di Kabupaten Kepahiang.

Eko juga tercatat melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bersama Balai POM Bengkulu di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan tersebut membahas keamanan obat dan makanan serta diikuti masyarakat dari berbagai latar belakang.

Dengan berada di Komisi IX, perhatian Eko selama dua tahun terakhir banyak berada pada sektor kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, serta isu sosial yang menjadi mitra kerja komisinya.

Tantangannya adalah bagaimana berbagai kegiatan penyerapan aspirasi dan sosialisasi tersebut dapat diikuti dengan kebijakan yang berdampak lebih luas bagi masyarakat Bengkulu.

Erna Sari Dewi: Infrastruktur, Transportasi dan Pembangunan Desa

Erna Sari Dewi menjadi anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem. Bidang kerja komisi ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, perumahan, pekerjaan umum, pembangunan desa dan sejumlah sektor lainnya.

Dalam dua tahun masa jabatan, isu infrastruktur dan konektivitas menjadi salah satu agenda yang cukup sering dibawa Erna. Salah satu fokus perhatian legislator Nasdem ini adalah kelanjutan pembangunan jalan Tol Bengkulu.

Pada Juni 2026, misalnya, Erna melakukan kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi di Bengkulu Tengah. Dalam agenda tersebut, sejumlah kebutuhan pembangunan dibahas untuk diperjuangkan melalui

pemerintah pusat.

Program yang disebut dalam agenda tersebut antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Erna juga menyuarakan persoalan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Pada 2025, ia meminta Kementerian Perhubungan menangani persoalan pendangkalan yang dinilai mengganggu aktivitas pelabuhan.

Pada 2026, isu konektivitas transportasi dan pembangunan infrastruktur Bengkulu masih menjadi bagian dari agenda yang dibawanya dalam rapat bersama kementerian dan lembaga pemerintah.

Di sektor masyarakat pesisir, Erna juga menyalurkan 440 unit cool box kepada nelayan Kota Bengkulu dalam kegiatan reses 2026. Bantuan tersebut disebut sebagai tindak lanjut aspirasi nelayan terkait kebutuhan penyimpanan hasil tangkapan.

LHKP Muhammadiyah: Dua Tahun Perlu Dievaluasi Secara Terbuka

Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Herwan Saleh, M.AP., mengatakan momentum dua tahun masa kerja empat anggota DPR RI Dapil Bengkulu penting dijadikan ruang evaluasi terhadap kinerja para wakil rakyat.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat seberapa sering anggota DPR RI hadir dalam kegiatan di daerah atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang lebih penting, kata Herwan, adalah melihat sejauh mana aspirasi tersebut dikawal hingga menjadi kebijakan, program, maupun alokasi anggaran yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bengkulu.

“Dua tahun merupakan waktu yang cukup untuk

melihat arah dan pola kerja para wakil rakyat kita di Senayan. Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan kehadiran mereka dalam kegiatan seremonial atau penyerapan aspirasi, tetapi juga ingin mengetahui apa yang benar-benar berhasil diperjuangkan dan direalisasikan untuk Bengkulu,” kata Herwan.

Ia menilai, masing-masing anggota DPR RI memiliki ruang kerja yang berbeda sesuai komisi dan alat kelengkapan dewan tempat mereka bertugas. Karena itu, ukuran kinerja juga perlu dilihat secara proporsional berdasarkan bidang tugas masing-masing.

“Publik perlu melihat rekam kerja mereka secara objektif. Mulai dari fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, memperjuangkan kepentingan daerah dalam program pemerintah pusat, sampai bagaimana mereka menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses,” ujarnya.

Herwan juga mendorong agar para anggota DPR RI asal Bengkulu lebih terbuka dalam menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui hubungan antara aspirasi yang disampaikan dengan kebijakan atau program yang kemudian berhasil diperjuangkan di tingkat nasional.

“Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya berhenti pada forum reses. Harus ada tindak lanjut dan masyarakat bisa melihat hasilnya. Kalau belum terealisasi, sampaikan juga apa kendalanya. Itu bagian dari akuntabilitas seorang wakil rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah persoalan strategis Bengkulu yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pertanian, hingga pengembangan kawasan dan

potensi sumber daya daerah.

“Empat anggota DPR RI ini memiliki posisi strategis untuk membawa kepentingan Bengkulu ke tingkat nasional. Karena itu, masyarakat wajar jika menanyakan apa yang sudah dilakukan selama dua tahun dan apa target yang masih akan diperjuangkan sampai akhir masa jabatan,” pungkas Herwan

Reporter: Irfan Arief, Iman SP Noya
Editor: Riki Susanto