Interaktif News – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan lima tuntutan politik kepada pemerintah setelah berakhirnya Muktamar XIV KAMMI di Ambon. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mundur atau dimundurkan dari jabatannya serta meminta DPR RI mendorong penggunaan Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat.

Sikap tersebut disampaikan di tengah berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin mengkhawatirkan, mulai dari krisis ekologis, pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hingga persoalan penegakan hukum dan penyempitan ruang demokrasi.

Sebelumnya, Muktamar XIV KAMMI sendiri telah menetapkan Ricki Pratama Putra sebagai Ketua Umum PP KAMMI periode 2026–2028.

Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan organisasi harus menjadi momentum untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kami melihat kondisi bangsa hari ini tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekologis semakin serius, anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab, dan hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Karena itu, KAMMI menyampaikan sikap tegas agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan nasional,” tegas Ricki.

Menguatkan Posisi Indonesia di Mata Dunia

Selain mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden, PP KAMMI juga meminta Presiden mencopot Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan RI. Desakan tersebut berkaitan dengan penilaian KAMMI terhadap

penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis ekologis yang dinilai belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan.

“Kami mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dicopot dari jabatannya. Penanganan karhutla dan krisis ekologis membutuhkan kepemimpinan yang serius, bertanggung jawab, serta memiliki keberpihakan nyata terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat,” ujar Ricki.

Dalam pernyataan sikapnya, PP KAMMI turut menyoroti penggunaan anggaran negara. Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah menghentikan program-program populistis yang dinilai tidak memiliki arah dan berpotensi menghamburkan APBN.

Menurut KAMMI, anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kedaulatan pangan, serta memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Kami ingin APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar membiayai program-program yang berorientasi pada popularitas. Pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat terjaga dan kedaulatan pangan menjadi prioritas,” lanjutnya.

PP KAMMI juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menjamin pendidikan berkualitas, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, KAMMI mendesak pemerintah memulihkan ruang demokrasi, menghentikan praktik kriminalisasi, serta mengakhiri militerisasi di ruang sipil.

Ricki menegaskan, seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Mahasiswa tidak boleh diam ketika persoalan bangsa semakin kompleks. Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan rakyat.

Jika tuntutan ini diabaikan, PP KAMMI menyerukan konsolidasi nasional bersama seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk turun ke jalan,” tutup Ricki.

PP KAMMI menegaskan bahwa konsolidasi nasional tersebut akan menjadi langkah perjuangan bersama apabila pemerintah tidak merespons tuntutan yang telah disampaikan.

Editor: Irfan Arief