Empat bulan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Teddy Rahman dan Gustianto dihadapkan pada warisan masalah struktural yang tidak ringan. Selain tumpukan utang daerah, keduanya juga menerima birokrasi yang compang-camping, peninggalan dari pemerintahan sebelumnya.

Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta, pasangan ini tak sekadar meneruskan tongkat estafet pemerintahan, namun juga harus menambal berbagai kebijakan yang dinilai jauh dari perencanaan yang matang. Salah satunya, rekrutmen besar-besaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini menyulitkan sistem kerja birokrasi daerah.

Sebanyak 900 CPNS hasil seleksi nasional tahun 2024 kini resmi bergabung, dan diperkirakan angka ini akan bertambah seiring realisasi kuota CPNS dan PPPK yang mencapai 2.554 formasi. Angka ini muncul dari usulan pemerintahan sebelumnya yang tampaknya tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah.

Yang emprihatinkan, diperkirakan usulan CPNS dan PPPK  tidak didasarkan pada Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Alhasil, pada hari pertama bertugas, banyak CPNS kebingungan tanpa ruangan dan sarana kerja. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan terpaksa menyulap ruangan kosong untuk menampung mereka.

Anggaran ASN Menggerus APBD

Salah satu pernyataan Bupati Teddy Rahman yang mencerminkan realita fiskal daerah adalah bahwa 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma habis untuk membayar gaji ASN. Artinya, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program sosial semakin sempit.

“Kerja saja dulu. Anggaran sudah kita siapkan. Gaji CPNS bisa dibayarkan mulai bulan Juli,” ujar Teddy memberi kepastian meski di tengah keterbatasan anggaran.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kewajiban untuk membayar PPPK tahap pertama, serta bersiap menyambut seleksi tahap kedua. Dalam situasi ini, Teddy membuka peluang bagi ASN untuk pindah ke luar daerah, sebagai solusi mengurangi beban anggaran.

Langkah Pembenahan

Di tengah kompleksitas persoalan, Teddy Rahman tetap menunjukkan niat dan langkah konkret dalam memperbaiki birokrasi. Salah satu langkah penting adalah melunasi tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada BPJS sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2024.

Ia juga menggulirkan audit terhadap dugaan honorer “siluman” dalam proses rekrutmen PPPK, sekaligus mulai menerapkan disiplin kerja lewat sistem absensi tiga kali sehari. Kantor yang sebelumnya sepi kini mulai terisi.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Seluma juga menunjukkan kepedulian sosial dengan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.116 nelayan, dengan anggaran sebesar Rp 150 juta pada tahun 2025.

Realita Fiskal

Visi Seluma EMAS: Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman menjadi pijakan arah pembangunan. Namun mewujudkam hal itu, Teddy dan jajarannya harus berpacu dengan keterbatasan anggaran.

Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 hanya sebesar Rp 21 miliar, tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Mukomuko atau Rejang Lebong.

Membangun dengan keterbatasan bukan perkara mudah. Namun kondisi ini diakui dengan perlahan langkah- langkah pembenahan diambil yang menunjukkan bahwa ada kemauan untuk berubah.

Pemimpin datang dan pergi. Tapi sistem birokrasi dan pengelolaan fiskal yang sehat harus bersifat permanen. Kabupaten Seluma membutuhkan bukan hanya pemimpin yang bekerja keras, tapi juga kebijakan yang berani, terukur, dan berpihak pada masa depan daerah, bukan sekadar menyelesaikan masalah warisan.

Artikel ini ditulis oleh Deni Putra