Gubernur Bengkulu saat menggelar rakor bersama Forkopimda dan bupati/wali kota, Rabu, 16 Februari 2022, Foto: Dok

Interaktif News – Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana membenahi sistem konektifitas wilayah dan tata ruang wilayah guna percepatan pembangunan dan penggerak roda perekonomian. Salah satu yang tengah direncanakan adalah pembangunan jalan layang UIN FAS-Pulau Baai. 

Baca juga :
Pemkab Lebong Siapkan Lokasi Pasar Malam, Begini Skemanya

Hal itu disampaikan Gubernur Rohidin Mersyah saat menggelar Rakor sektor Pertambangan, Pertanian dan Perkebunan bersama unsur Forkopimda dan bupati/wali kota di Balai Raya Semarak, Rabu, (16/02/2022). 

Dikatakan Gubernur Rohidin Jalan layang nantinya akan menghubungkan alur transportasi darat terutama angkutan barang dari sektor perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga akan dibangun ring road mulai dari perbatasan Bengkulu Utara-Nakau. Saat ini dokumen perencanaannya tengah dituntaskan. 

“Hal ini untuk mengantisipasi jika TOL Bengkulu sudah beroperasi. Kemudian, konektivitas wilayah terkait progres pinjam pakai jalan penghubung antar provinsi tetangga, seperti Mukomuko-Kerinci, Lebong-Merangin, Seluma-Empat Lawang (on progres dana sudah tersedia), dan Kaur-Oki Timur (pemindahan status ke jalan nasional),” kata Rohidin.

Baca juga: Perusahaan di Bengkulu Diminta Lebih Perhatikan Aspek K3

Baca juga: KIPP Laporkan Kerugian Negara Rp 1 M Lebih di Dinas TPHP Bengkulu

Lebih lanjut, terkait sektor perkebunan dan pertambangan akan dilakukan pemetaan dan evaluasi terutama menyangkut perizinan, produktifitas,  dan masalah sosial kemasyarakatan. Apabila data dan indentifikasi masalahnya lengkap akan memudahkan dalam mencari solusi sehingga iklim investasi dan roda perekonomian di Bengkulu terus bergerak. 

“Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang datang mengadu masalah lahan, jika nanti sudah benar-benar terpetakan dalam bentuk matriks. Kemudian, nanti dimintakan komitmen dari para bupati sebagai yang punya wilayah untuk menentukan langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan, seperti rekomendasi pencabutan izin terkait pengelolaan SDA dan lahan,” terang dia. 

Editor: Alfridho Ade Permana