Interaktif News – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, melakukan sidak ke RSUD M. Yunus  dan menyoroti persoalan hutang RSUD M Yunus yang dinilai sudah berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Ketua Komisi IV Usin Sembiring, megnatakan pihak rumah sakit sebelumnya menyampaikan bahwa utang dilakukan pembayaran secara bertahap. Namun, hasil data BPKP justru ditemukan adanya utang yang belum dicicil.

“Persoalan utang ini jangan sampai mengganggu pelayanan kesehatan. Kami menerima banyak laporan terkait kekosongan obat di RSUD M Yunus, bahkan pelayanan cuci darah kemarin sempat tertunda karena Bahan Habis Pakai (BHP) kosong,” kata Usin.

Terkait demikian, Usin menegaskanagar  layanan cuci darah tidak adanya penundaan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan pasien.

“Cuci darah ini penting karena menyangkut nyawa pasien. Kalau sampai tertunda karena BHP kosong, ini akan menjadi kekhawatiran bagi pasien terlebih kredibilitas rumah sakit,” kata Usin Sembiring.

Gedung RSUD M. Yunus, Foto: Dok

Gedung RSUD M. Yunus, Foto: Dok

Lebih lanjut Usin juga mengungkapkan banyak vendor mengeluhkan pembayaran dari pihak RSUD. Menurutnya, kondisi itu akan membuat sejumlah vendor enggan mendistribusikan Obat-obatan maupun alat kesehatan ke rumah sakit.

“Vendor banyak mengeluh belum dibayar. Akibatnya mereka tidak mau lagi memasukkan obat dan alkes. Bagaimana

mau menyehatkan pasien kalau rumah sakit itu sendiri ‘sakit’,” tegasnya.

Lanjut Usini, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap RSUD M Yunus dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Apalagi pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada RSUD M Yunus tidak mengalami hambatan.

“Informasi yang kami terima, pembayaran BPJS untuk obat dilakukan setiap bulan dan tidak ada hambatan. Tapi ketika rumah sakit masih memiliki utang, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah anggaran belanja obat dialihkan ke pos lain,” katanya. [Adv]