Pengawalan ketat mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo di Kejaksaan Negeri Seluma, Foto: Dok

Interaktif News – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Provinsi Bengkulu, menetapkan HY, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024.

Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (19/11/2026), setelah penyidik Kejari Seluma melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan selama hampir satu tahun.

Berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Seluma, dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp296.881.869 atau hampir Rp297 juta.

Kajari Seluma, Dr. Janu Arsianto, melalui Kasi Intelijen Renaldo Ramadhan, didampingi penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) M. Ikramullah dan Ahmad Febriansyah, menjelaskan bahwa dana desa yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sesuai perencanaan APBDes diduga justru dimanfaatkan HY untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

“Dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp296.881.869 tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain yang bukan merupakan kegiatan yang direncanakan dalam APBDes Desa Dusun Baru tahun 2024,” jelas Renaldo.

Ia mengatakan, penetapan HY sebagai tersangka telah didasarkan pada sejumlah fakta hukum dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik selama proses penyidikan.

Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, surat, keterangan ahli, serta barang bukti lainnya.

Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti tersebut, penyidik menilai telah terpenuhi dasar untuk menetapkan HY sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, HY disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara untuk dakwaan subsidair, HY disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

HY Bantah Nikmati Uang Negara

Di sisi lain, HY yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku tidak keberatan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia membantah telah menikmati uang negara sebagaimana dugaan penyidik Kejari Seluma.

HY menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan proses hukum dan akan membuktikan bantahannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Yang penting kita tidak ada keberatan, kita tidak makan uang negara. Silakan proses, yang penting saya tidak pernah makan uang negara seperti apa pun,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak pernah menerima aliran dana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

“Tanggapan tidak ada. Yang jelas kita tidak ada aliran dengan kita. Nanti kita buktikan. Terima

kasih kepada pihak kejaksaan. Yang jelas tidak ada aliran ke dalam pribadi saya,” katanya.

Dalam keterangannya, HY turut menyinggung adanya keterlibatan seorang pengacara berinisial HT. Namun, hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataan tersebut maupun dugaan peran HT dalam perkara penyalahgunaan ADD dan DD Desa Dusun Baru.

Penetapan HY sebagai tersangka ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Seluma. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

HY tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Reporter: Deni Aliansyah Putra