DPRD Provinsi Bengkulu Nilai Persoalan PPPK Paruh Waktu Butuh Solusi yang Komprehensif

Interaktif News – Persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya terjadi di Bengkulu, tetapi juga menjadi persoalan nasional yang membutuhkan solusi komprehensif. Kendati demikian, DPRD Bengkulu mendorong pemerintah pusat untuk melahirkan kebijakan yang memberikan rasa aman dan kepastian kerja bagi para pegawai.

Dalam hearing yang digelar bersama Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, perwakilan DPD Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia Provinsi Bengkulu menyampaikan harapan agar pemerintah tidak menghentikan kontrak PPPK secara sepihak setelah tahun 2026.

“Kami berharap ada mekanisme pengangkatan atau perpanjangan yang jelas sehingga para pegawai tetap dapat bekerja dan mengabdi untuk provinsi Bengkulu,” kata salah satu perwakilan PPPK Paruh Waktu.

Menurutny selama ini PPPK Paruh Waktu telah menjalankan tugas yang sama dengan aparatur lainnya. Namun hingga kini, status mereka masih dinilai rentan karena belum adanya regulasi permanen yang menjamin keberlangsungan pekerjaan setelah masa kontrak berakhir.

“Kondisi ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi kami, terutama pegawai yang telah lama mengabdi dan menjadi tulang punggung keluarga. Untuk itu,

dukungan DPRD Provoinsi Bengkulu merupakan angin segar bagi para PPPK dalam memperjuangkan hak-hak kami,” sambungnya.

Sementara, ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan PPPK Paruh Waktu.

“Dengan adanya kepastian regulasi, diharapkan para pegawai dapat bekerja lebih tenang dan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat,” imbuh Ketua Komisi I.

Zainal menegaskan akan terus mengawal perkembangan kebijakan terkait PPPK hingga ada keputusan yang jelas dari pemerintah pusat. Langkah ini menjadi bentuk keberpihakan DPRD terhadap tenaga kerja pemerintah yang selama ini berkontribusi besar dalam pelayanan publik di daerah. [Adv]

Reporter: Irfan Arief