Interaktif News – Penanganan sejumlah perkara korupsi berskala besar di Provinsi Bengkulu sepanjang 2026 menjadi sorotan. Setidaknya lima perkara yang menyita perhatian publik berakhir dengan putusan yang tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada sejumlah terdakwa.

Lima perkara tersebut meliputi dugaan korupsi pembebasan lahan Tol Bengkulu–Taba Penanjung, perkara kredit PT Agung Jaya Grup di Bank Bengkulu, dugaan korupsi pengalihan aset tanah di Kabupaten Kepahiang, perkara korupsi pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) yang menyeret mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, serta perkara pembebasan lahan perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma yang melibatkan mantan Bupati Seluma Murman Effendi.

Meski sama-sama berakhir dengan putusan yang tidak menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tuntutan atau vonis sebelumnya, kelima perkara tersebut memiliki pertimbangan dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Berikut ulasan singkat lima perkara tersebut.

1. Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Tol Bengkulu-Taba Penanjung

Perkara dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Tol Bengkulu–Taba Penanjung menjadi salah satu kasus besar yang berakhir dengan vonis bebas. Pada 13 Mei 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yang diketuai Agus Hamzah menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa.

Keempat terdakwa tersebut yakni mantan Kepala BPN Kabupaten Bengkulu Tengah Hazairin Masni, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Soeharto, Kepala Bidang Pengukuran BPN Bengkulu Tengah Hadia Seftiana, serta Hartanto yang merupakan pengacara warga

terdampak pembebasan lahan.

Majelis hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik primer maupun subsider, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai proses pembebasan lahan proyek tol telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kasus Kredit PT Agung Jaya Grup di Bank Bengkulu

Perkara berikutnya adalah dugaan tindak pidana perbankan terkait pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT Agung Jaya Grup melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.

Empat pegawai Bank Bengkulu yang menjadi terdakwa, yakni Yuliana Maitimu, Yosi Indarti, Dendy Ario, dan Yogi Purnama Putra, mendapatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).

Putusan dibacakan Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu yang diketuai Youngki pada 25 Juni 2026.

Hakim menilai perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Persoalan tersebut dinilai lebih berkaitan dengan aspek administrasi dan pelaksanaan tugas perbankan.

Jaksa kemudian mengajukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap menguatkan putusan lepas terhadap keempat pegawai tersebut pada Agustus 2026.

Namun, belakangan Mahakamah Agung membatalkan vonis bebas keempat Terdakwa ini. Putusan Kasasi menyatakan keempat mantan pegawai Bank Bengkulu itu masing-masing dijatuhi pidana penjara 1 tahun 3 bulan serta denda Rp20 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 20 hari.

3. Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Kasus

dugaan korupsi pengalihan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga berakhir dengan vonis bebas.

Terdakwa Idris bin Alayas, mantan Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kepahiang periode 2010–2017, dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan dibacakan Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu yang diketuai Fajar Pramono pada 4 November 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan berkurangnya aset tanah pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Terminal B di Desa Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Idris dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp10 juta.

Dalam perkara ini juga mencuat persoalan pengembalian aset tanah seluas sekitar 5.000 hingga 6.000 meter persegi oleh mantan Bupati Kepahiang Bando Amin C. Kader kepada pemerintah daerah.

Namun, majelis hakim akhirnya menyatakan seluruh dakwaan terhadap Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta memerintahkan pemulihan hak-haknya.

4. Kasus Korupsi Mega Mall dan PTM, Ahmad Kanedi Dibebaskan MA

Perkara keempat menyeret mantan Wali Kota Bengkulu sekaligus mantan anggota DPD RI, Ahmad Kanedi, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu.

Sebelumnya, pada 12 Maret 2026, Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan penjara terhadap Ahmad Kanedi.

Dalam perkara tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp 147 miliar. Namun, Ahmad Kanedi tidak dibebankan

uang pengganti karena majelis hakim menilai tidak terbukti menerima aliran dana dari perkara tersebut.

Perjalanan hukumnya kemudian berubah setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Ahmad Kanedi. MA membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan Ahmad Kanedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU.

MA melepaskan Ahmad Kanedi dari seluruh dakwaan (vrijspraak), sementara permohonan kasasi jaksa ditolak. Kejaksaan Tinggi Bengkulu kemudian menerima salinan putusan dan melaksanakan pembebasan Ahmad Kanedi pada 9 November 2026.

5. Kasus Pembebasan Lahan Pemkab Seluma, Murman Effendi Divonis Nihil

Perkara kelima adalah dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011 yang menyeret mantan Bupati Seluma Murman Effendi.

Perkara dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp11 miliar tersebut berkaitan dengan proses penetapan lokasi, penilaian harga tanah atau appraisal, hingga mekanisme pembayaran ganti rugi pembebasan lahan.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Murman Effendi, disertai denda Rp 500 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp 10,653 miliar.

Namun, putusan berubah pada tingkat banding. Pada 16 November 2026, Pengadilan Tinggi Tipikor Bengkulu menjatuhkan pidana nihil terhadap Murman Effendi. Meski demikian, majelis hakim tetap menyatakan Murman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair

jaksa.

Selain pidana nihil, Murman dijatuhi denda Rp200 juta serta kewajiban membayar uang pengganti lebih dari Rp7,4 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, kewajiban tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama 510 hari.

Putusan ini menjadi salah satu perkembangan paling menarik dalam penanganan perkara korupsi di Bengkulu sepanjang 2026. Sebab, meskipun dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Murman tidak dijatuhi pidana penjara dalam putusan banding tersebut.

Sementara saat ini masih banyak perkara korupsi di Bengkulu yang sedang menjalani proses persidangan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi.

Reporter: Irfan Arief