People Power dan Tangan Besi Penguasa?

Kelvin Aldo

Oleh: Kelvin Aldo* 

Bismillahirrahmanirrahim….
Penulis sebelumnya ingin menjelaskan agar tidak timbul persepsi lain diakhir dari tulisan. Bahwa penulis tidak perna terlibat sama sekali dengan partai politik atau menjadi partisan partai politik manapun serta memiliki riwayat fanatisme yang berlebihan terhadap toko politik atau gerakan dinegeri ini. Uraian kata-kata ini hanya ekspresi dari kegelisahan terhadap kondisi kebangsaan kita akhir-akhir ini. Elit politik  negeri kita sekan jauh dari ras adem sebab prosesi pemilihan umum 2019 yang tidak lain yakni pilpres.

Dimulai dengan munculnya pengumuman quick qount yang memenangkan oleh Jokowi-Amin dengan prolehan 54-56 persen dan diikuti klaim dari kubu Prabowo sebagai pemenang pilpres 2019 dengan prolehan 62 persen. Selain klaim muncul juga pernyataan  yang tidak percaya quick qount serta menuduh quick qount memanipulasi data dan sebagainya.

Beberapa kali Prabowo mengkalim kemenangan serta melakukan dekralasi kemengan terhadap pesta demokrasi 2019 menganggap yang perlu dikawal prosesnya karna dianggap banyak sekali kecurangan. Berbagai modus diungkap, mulai dari pencurian suara dan pengelubungan dimana mana. Kemenangan pilpres menurut Prabowo adalah amanah rakyat yang harus dijalankan serta siap menjalankan janji politiknya kepada rakyat, buruh, nelayan ulama dan seluruh rakyat Indonesia, sembari menunggu proses yang sedang berjalan.

Begitu pula dengan kubu 01 yakni pasangan Jokowi-Amin mereka enggan merayakan kemenangan dengan euforia yang berlebihan agar tak menimbulkan benturan antar pendukung.Namun sikap itu berbanding terbalik dengan peryataannya di media pada waktu yang berbeda. Bahwa Ia (Jokowi) mendapatkan ucapan selamat dari berbagai kepala negara karna telah berhasil terpilih kembali menjadi kepala negara pada pemilu serentak 2019. Semakna dengan klaim. 

Terlepas dari itu  sebenarnya penulis tidak begitu peduli siapa yang akan memimpin republik ini nantinya. Penulis tidak pada kesimpulan Jokowi gagal total dalam membangun Indonesia 4,5 tahun yang sudah berlalu ataupun Prabowo bisa lebih baik memimpin Indonesia di masa depan. Sifat gagal kendali yang tercermin dari sosok Jokowi dan karakter tempramen dan keterterus-terangannya dalam bersikap menurut penulis itu sama-sama sisi lemah dalam politik.

Satu-satunya alasan logis bagi penulis, mendukung kepemimpinan masa depan yang tidak berselingkuh dengan amanat rakyat. Calon pemimpin yang harus didukunga adalah mereka yang mampu menjamin bahwasahnya apapun janji kampanye serta kebijakan pemerintah tidak lain dan tidak bukan untuk kesejateraan dan hajat hidup bangsa Indonesia yang lebih baik.

Namun, siapapun penguasa yang mencoba untuk berselingkuh terhadap amanah rakyat maka gerakan pemuda, mahasiswa, dan rakyat bukan tidak mungkin terjadi. Gerakan people power sebagaimana yang didengungkan tokoh reformasi Amien Rais ataupun People Power yang dibayangkan papa Luhut Bisar Panjaitan dan Hendropriyono bisa saja terjadi. 

Pertanyaannya penulis berada diposisi mana?

Percaya terhadap KPU atau tidak?, Penulis tidak ingin bicara percaya atau tidak terhadap KPU, silakan kpu bekerja dengan aturan yang sudah ada baik itu udang undang pemilu atau berlandaskan PKPU. Akan tetapi jika penulis boleh mengumpat penulis ingin menyarankan agar SITUNG menjadi gambaran keterbukaan informasi prolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden. Tapilkan data Situng secara terbuka agar koreksi dan transpransi bisa berjalan, berikut kesalahan pada situng. Sehingga yang salah tinggal diganti, kan selama ini yang menjadi alasannya hanya salah input.

Selanjutnya, mengenai siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 penulis sama sikapnya dengan capres dan cawapres diujung kalimatnya yakni menunggu pengumuman KPU 22 Mei 2019 (biar dianggap bijak) 

Penulis sebenarnya tidak ingin sama sekali menyikapi kondisi politik hari ini akan tetapi banyaknya peryataan para tokoh bangsa dan pejabat negara yang dianggap ngawur serta mengusik akal sehat rasanya perlu bersikap. Berkomentar adalah, menulis hak, berpendapat juga hak (hari ini penulis tuangkan) minimal memunculkan diskursus baru baik sebagai perlawan ataupun minimal tidak dianggap diam atas keadaan yang terjadi.

Berikut, pernyataan yang paling lucu dan gatal ingin tanggapi oleh penulis yakni 

Tim Hukum Pengkaji Ucapan Tokoh

Abdullah Mahmud Hendropriyono (Menteri Pertahanan):”Rizieq dan Keturunan Arab Jangan Jadi Provokator” adalah salah satu headline  berita online yang sedang panas dibicarakan disentro negeri bernama Indonesia, lucu bukan. Dilain tempat dan waktu ada menteri mengatakan akan membentuk tim pengkaji ucapan para tokoh agar tidak sebarangan ngomong, mau gerakan people power dan meng-kudeta pemerintahan yang sah dan menebar ancaman pidana segala macam. Maksudnya kalau mempertahankan kekuasaan boleh dengan segala macam gitu..?

Menurut hemat penulis peryataan diatas tidak mendasar dan tak paham sejarah serta membabi buta serta rasis dan tidak layak menjadi seorang menteri dinegara manapun mungkin termasuk dinegeri anta beranta. Apalagi Indonesia yang penduduk 260 juta jiwa yang plural.

Gerakan People Power 

Adian Napitupulu, Budiman Sudjatmiko, Andi Arif, Fahri Hamzah, Desmon Mahesa adalah deretan nama besar pengukir sejarah penumbang rezim tirani orde baru dan bukan tidak mungkin akan muncul Adian, Budiman, Andi Arif, Fahri Hamzah, Desmon baru, dan Arab-Arab Indonesia, China-China Indonesia, Belanda-Belanda Indonesia, Jepang-Jepang Indonesia yang akan menumbangkan rezim yang sedang berkuasa. Namun, itu semua butuh dalih yang kuat dan stric amanat rakyat. Apabila terjadi kegagalan rasa adil dan surutnya rasa kesejahteraan, bukan tidak mungkin masyarakat dari berbagai elemen bergerak dalam satu komando sehingga muncul musuh bersama (commond enemy), people power pun terjadi!

Sinyal luluhnya rasa keadilan muncul dengan berbagai sajian informasi yang belum tentu juga benar, utamnya pemilu. Terjadinya kecurangan, keberpihakan aparatur negara, hingga indikasi aparat keamanan yang terlibat akan menjadi bola salju yang terus menumpuk rasa kesenjangan yang ujung-ujungya dimaknai penguasa sedang bertangan besi untuk membungkam rakyat. 

People power adalah kosa kata yang mungkin menakutkan bagi kekuasaan yang sedang memelihara otoritarianisme namun bisa bermakna sejuk bagi kekuasaan yang bermazhab demokrasi.  People power adalah gerakan legitimate dalam sebuah negara demokrasi, lebih-lebih lagi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Sebaliknya, people power akan menjadi presiden buruk apabila digunakan pure untuk menuhi hasrat kekuasaan. 

Tanggungjawab kita bersama memelihara rasa aman dan damai namun, itu juga bukan kewajiban ketika negara tidak mampu menghadirkan rasa adil. Dalam negara konstitusi damai hanya dapat terwujud ketika keadilan diatas seluruh aktifitas bernegara, ketika 'damai' hadir di tengah ketidakadilan sama artinya dengan kekuasaan sedang memelihara kediktatoran, itulah orba yang tumbang. 

*Penulis adalah Kabid Hikmah Pimpinan Cabang IMM Kota Bengkulu