Oleh: Richard Alhafiz*

DPRD, singkatan yang mungkin sudah terlalu akrab di telinga kita, adalah lembaga legislatif daerah yang tugasnya bejibun. Tiga fungsi utama yang mereka emban, mulai dari mengawasi jalannya pemerintahan, mengelola anggaran, sampai bikin peraturan daerah. Para anggotanya dipilih langsung lewat pemilu, artinya masyarakat sendiri yang naruh kepercayaan dan menitipkan harapan di pundak mereka. Bukan titipan sembarangan, ini amanah. Jadi wajar kalau publik awasi betul-betul bagaimana mereka bertingkah, karena secara teori, mereka adalah cerminan dari rakyat yang diwakilinya.

Tapi yang terjadi di lapangan, aduh, kadang bikin geleng kepala. Ada saja momen di mana anggota dewan ketahuan asyik utak-atik HP di tengah sidang, bahkan sambil kepulan asap rokok mengepul bebas di ruangan resmi. Kelakuan macam begini bukan cuma soal sopan santun, melainkan sudah menyentuh persoalan harga diri lembaga. Kalau orang yang dipilih rakyat aja ogah serius, siapa yang mau berjuang buat kepentingan publik.

Tulisan ini hendak mengupas lebih dalam soal fenomena tersebut, apa dampaknya buat nama baik DPRD, gimana respons masyarakat, dan kenapa etika itu sesungguhnya bukan hal remeh dalam dunia politik dan tata pemerintahan.

Mengungkap Akal

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPRD
Posisi wakil rakyat itu berat, sungguh berat. Bukan sekadar duduk di kursi empuk gedung dewan. Mereka wajib meramu peraturan daerah, mengintip

dan mengontrol jalannya pemerintahan, plus menangkap dan menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin tak pernah sampai ke telinga bupati atau walikota. Dalam forum sidang, persoalan yang dibahas tak kaleng-kaleng, mulai dari nasib infrastruktur jalan yang bolong-bolong, mutu pendidikan, fasilitas kesehatan, sampai kesejahteraan warga yang masih jauh dari kata layak.

Rapat DPRD itu ruang sakral, atau setidaknya harusnya begitu. Forum di mana keputusan-keputusan besar lahir, tempat di mana suara rakyat seharusnya bergema. Maka setiap anggota yang duduk di sana dituntut hadir bukan cuma secara fisik, tapi juga secara pikiran. Bermain HP seenaknya, atau malah mengepulkan rokok sambil setengah memejamkan mata, jelas bukan gambaran dari seseorang yang sedang bekerja untuk orang banyak.

Bermain HP Saat Rapat

Oke, kita akui dulu, HP memang sudah jadi organ tubuh tambahan manusia modern. Buat cari info, kirim pesan, baca dokumen, bahkan kalau perlu jadi kalkulator dadakan pun bisa. Dalam kondisi tertentu, wajar saja seorang anggota dewan melirik layar ponselnya sebentar demi urusan dinas.

Tapi masalahnya, yang terjadi sering jauh dari alasan mulia itu. Ketahuan scroll medsos, nonton konten receh, atau malah main game sembari pembahasan anggaran daerah sedang berlangsung seru di meja depan. Ini bukan urusan kecil. Ini penghinaan halus terhadap forum resmi yang dibiayai uang pajak rakyat.

Masyarakat tidak butuh wakil

yang hadir setengah-setengah. Mereka sudah bayar, lewat pajak, lewat harapan, lewat suara yang mereka coblos di hari pemilu. Ketika foto atau video si anggota dewan tertangkap basah asyik sama HP-nya malah lebih parah daripada memperhatikan rapat, jangan kaget kalau medsos langsung ramai mendidih. Kritik datang bertubi-tubi, dan itu wajar, sangat wajar.

Di sisi lain, tidak fokus saat rapat itu punya konsekuensi nyata yang sering diabaikan. Anggota yang separuh pikirannya di layar HP bisa ketinggalan informasi krusial, salah tangkap substansi pembahasan, lalu ujung-ujungnya memberi pendapat yang meleset jauh dari konteks. Keputusan yang lahir dari kondisi seperti itu, belum tentu menguntungkan rakyat.

Merokok di Dalam Forum Resmi

Satu lagi perilaku yang bikin alis berkerut, merokok di tengah rapat. Banyak daerah di Indonesia sudah punya regulasi kawasan bebas rokok, terutama di kantor pemerintahan dan ruang publik. Kalau anggota DPRD sendiri dengan santainya melanggar aturan tersebut di dalam gedung yang mereka pimpin, apa yang mau diharapkan dari warga biasa di luar sana.

Asap rokok bukan cuma soal bau yang tidak sedap. Ini soal kesehatan orang lain di ruangan yang sama, terutama mereka yang punya riwayat gangguan pernapasan. Dan dalam konteks rapat resmi, kelakuan itu punya efek simbolik yang jauh lebih besar yaitu kesan bahwa aturan itu hanya berlaku

buat orang kecil, bukan buat pejabatnya.

Sebagai figur publik, anggota DPRD digadang-gadang jadi teladan. Kalau teladan itu kelihatan cuek bebek ngisep rokok sambil sidang, gimana mau berharap masyarakat patuh pada peraturan yang dewan itu sendiri ikut susun.

Dampak Terhadap Citra DPRD

Satu tindakan ceroboh dari satu orang bisa melukai nama baik satu lembaga. Begitulah realitanya. Ketika anggota DPRD kelihatan tidak serius, masyarakat tidak cuma menghakimi individu tersebut, tapi juga seluruh institusi yang ia wakili. Kepercayaan publik itu rapuh, sekali retak, susah sekali dipulihkan.

Dalam sistem demokrasi, kepercayaan bukan sekadar modal sosial, ini fondasi utama. Kalau rakyat sudah apatis, sudah tidak percaya bahwa wakilnya benar-benar bekerja untuk mereka, maka yang tersisa hanya jarak dan kekecewaan. Aspirasi tidak lagi disampaikan, partisipasi menurun, dan demokrasi pelan-pelan kehilangan rohnya.

Lebih gawat lagi di zaman sekarang. Satu foto sudah cukup. Satu klip video berdurasi sepuluh detik bisa membakar semua yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Media sosial tidak kenal ampun, dan algoritma tidak peduli dengan konteks. Nama bisa hancur dalam hitungan jam, dan nama lembaga ikut terbawa dalam keruntuhan itu.

Pentingnya Etika dan Profesionalisme
Etika itu bukan hiasan, bukan pelajaran yang cukup dihafalkan lalu dilupakan. Dalam dunia pemerintahan, etika adalah tulang punggung kepercayaan. Seorang pejabat publik yang dihormati bukan semata karena pidatonya

yang memukau atau kebijakannya yang moncer, tapi karena perilaku sehari-harinya yang konsisten dengan nilai yang ia junjung.

Fokus saat rapat itu minimum, bukan prestasi. Membatasi penggunaan HP untuk keperluan dinas, tidak merokok sembarangan di ruang resmi, menghargai agenda sidang, itu semua adalah standar dasar profesionalisme yang seharusnya sudah tidak perlu diperdebatkan.

Tanggung jawab ini juga bukan milik anggota seorang diri. Pimpinan DPRD dan partai politik perlu aktif mengingatkan, bahkan menindak kalau perlu. Pengawasan internal yang tegas bisa jadi tameng agar reputasi lembaga tidak terus-menerus digerogoti oleh kelakuan yang sesungguhnya bisa dicegah.

Fenomena anggota DPRD yang asyik main HP sambil mengepulkan rokok di tengah sidang, ini bukan cerita baru tapi tetap saja memuakkan setiap kali terulang. Masyarakat bukan tidak tahu, mereka paham betul bahwa perilaku seperti itu mencederai makna dari jabatan yang diemban. Wakil rakyat seharusnya hadir seutuhnya, pikiran, perhatian, dan tanggung jawabnya, bukan cuma jasadnya saja yang duduk manis di kursi dewan.

*Penulis adalah mahasiswa S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu