Interaktif News – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, DPRD Kabupaten Seluma tetap mengalokasikan dana reses sebesar Rp 750 juta. Keputusan ini menuai kritik, terutama dari tenaga honorer yang sudah berbulan-bulan belum gajian dengan alasan keterbatasan anggaran.

Sejumlah tenaga honorer, termasuk tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pegawai teknis, mengeluhkan lantaran belum mendapatkan kepastian pembayaran upah. Aldi, salah seorang tenaga honorer, menyayangkan sikap DPRD yang lebih mementingkan anggaran reses ketimbang membayar hak tenaga honorer.

Baca juga :
Masak Akbar di Bengkulu, Willie Salim Bagikan Hadiah Umroh

“Kami (honorer) ini juga bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan. Sudah berbulan-bulan kami belum menerima gaji, tapi DPRD malah tetap menganggarkan dana reses. Kami pun bertanya-tanya, apakah kami ini bekerja dengan gaji atau hanya sekadar sukarelawan,” ujar Aldi.

Senada dengan Aldi, seorang pegawai honorer di RSUD Tais yang enggan disebut namanya mengaku sudah empat bulan tidak menerima gaji. Namun, ia tetap bekerja secara sukarela tanpa kepastian kapan haknya akan dibayarkan.

“Kami tetap bekerja meski sudah empat bulan tidak gajian. Sampai sekarang tidak ada penjelasan kapan gaji kami akan dibayar,” ungkapnya.

Kondisi ini semakin sulit bagi pegawai honorer yang telah berkeluarga. Salah seorang tenaga kesehatan PTT di salah satu puskesmas di Seluma bahkan mengaku terpaksa bertahan bekerja meski sudah tiga bulan tak menerima gaji.

“Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau saya tetap bekerja, daripada jadi pengangguran. Meski belum digaji, saya tetap menjalankan tugas karena ini satu-satunya tempat saya bisa menerapkan ilmu yang saya pelajari dulu,” kata dia.

Reporter: Deni Aliansyah Putra