Penulis: Muhammad Dzakir Khafady*

Catatan Reflektif tentang Korupsi, Kekuasaan, dan Luka yang Diam-Diam Membesar di Bengkulu

Ada ironi yang sulit diabaikan ketika sebuah provinsi dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai ±2juta jiwa harus berulang kali berhadapan dengan kabar tentang korupsi. Bengkulu bukanlah negeri dengan populasi puluhan juta manusia, bukan pula wilayah dengan bentangan birokrasi sebesar negara. Namun, ketika perkara demi perkara korupsi menghiasi ruang pemberitaan, muncul pertanyaan sederhana dari Masyarakat: “Sebenarnya seberapa besar ruang yang kita miliki untuk menyembunyikan kesalahan?”

Di tengah lanskap Bengkulu yang tidak terlalu luas, kabar tentang dugaan penyimpangan anggaran terasa seperti gema di ruang yang sempit. Cepat terdengar, cepat menjadi percakapan warung kopi, ruang tunggu, pasar, hingga grup percakapan keluarga.

Masyarakat kemudian mengenal satu ungkapan lokal yang terdengar jenaka, tetapi menyimpan sindiran yang getir: “Lubuk Kecik, Buayo Galo.” Lubuknya kecil, tetapi buayanya terasa banyak. Ungkapan itu tentu bukan tuduhan kepada siapa pun. Ia lebih tepat dibaca sebagai metafora kegelisahan publik: ketika ruang fiskal terbatas, kebutuhan masyarakat begitu banyak, tetapi kabar tentang permainan anggaran terus berulang, maka rasa percaya masyarakat ikut menjadi barang yang mahal.

Ketika TikTok Menjadi Dokter; Fenomena Self-Diagnosis di Kalangan Anak Muda

Ketika Anggaran Menjadi Cermin

Anggaran pemerintah pada hakikatnya adalah uang publik. Di dalamnya ada pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta berbagai sumber penerimaan yang pada akhirnya kembali

kepada masyarakat dalam bentuk jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pelayanan administrasi, bantuan sosial, dan berbagai program pembangunan.

Karena itu, setiap rupiah yang keluar dari kas negara atau daerah sesungguhnya membawa cerita tentang hak masyarakat.

Ketika satu proyek bermasalah, yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Yang mungkin ikut hilang adalah satu ruang kelas yang tidak dibangun, satu jalan yang tak kunjung diperbaiki, satu fasilitas kesehatan yang tertunda, atau satu program pemberdayaan yang tidak pernah sampai kepada orang yang membutuhkan.

Korupsi, dengan demikian, bukan hanya perkara hukum; Ia adalah persoalan keadilan, Ia adalah persoalan kepercayaan, dan dalam jangka panjang, ia dapat menjadi persoalan masa depan.

Provinsi Kecil, Persoalan Besar

Bengkulu memiliki modal sosial yang sesungguhnya sangat berharga: masyarakat yang saling mengenal, hubungan sosial yang relatif dekat, serta ruang publik yang memungkinkan informasi bergerak dengan cepat.

Namun, kedekatan sosial juga dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, masyarakat mudah mengawasi. Di sisi lain, kedekatan personal berpotensi membuat batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi kabur.

Di sinilah birokrasi membutuhkan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan anggaran: integritas. Sebab sistem yang bagus tanpa integritas hanya akan menjadi dokumen yang rapi. Pengawasan yang kuat tanpa keberanian hanya akan menjadi formalitas. Dan aturan yang lengkap tanpa keteladanan hanya

akan menjadi tulisan yang indah di atas kertas.

Dari “Buayo” ke “Budaya”

Barangkali persoalan yang lebih besar bukan hanya bagaimana menangkap “buaya”, tetapi bagaimana memastikan agar “buaya” tidak berkembang menjadi budaya. Sebab korupsi tidak selalu dimulai dari transaksi besar; Kadang ia tumbuh dari pembiaran kecil, Dari kebiasaan menitipkan kepentingan, Dari komisi yang dianggap “lumrah”, Dari hadiah yang disebut “ucapan terima kasih”, Dari konflik kepentingan yang dianggap bukan persoalan, Dari kalimat sederhana: “Semua orang juga begitu.”

Kalimat terakhir inilah yang paling berbahaya. Karena ketika penyimpangan mulai dianggap sebagai sesuatu yang normal, masyarakat bukan lagi sekadar berhadapan dengan perilaku koruptif, melainkan dengan normalisasi korupsi.

Pada titik itu, persoalannya tidak lagi hanya tentang siapa yang mengambil uang publik, tetapi tentang bagaimana sebuah lingkungan membiarkan perilaku tersebut tumbuh.

Masyarakat Tidak Meminta Keajaiban

Masyarakat Bengkulu barangkali tidak menuntut pemerintahan yang sempurna. Mereka hanya ingin sesuatu yang jauh lebih sederhana: uang publik dikelola untuk kepentingan public; Mereka ingin jalan yang dibangun benar-benar bisa dilalui, Mereka ingin sekolah yang layak, Mereka ingin pelayanan kesehatan yang manusiawi, dan Mereka ingin birokrasi yang tidak menjadikan jabatan sebagai pasar kepentingan.

Dan yang paling penting, mereka ingin percaya bahwa pejabat yang diberi amanah memahami perbedaan antara memiliki kekuasaan dan memegang Amanah; Sebab jabatan adalah mandat, bukan warisan, Anggaran

adalah amanah, bukan kesempatan, Dan kekuasaan, pada akhirnya, memiliki masa kedaluwarsa.

Jangan Sampai Lubuknya Kecil, Tetapi Lukanya Dalam

“Lubuk Kecik Buayo Galo” mungkin terdengar seperti permainan kata. Namun di balik kelakar itu terdapat keresahan yang tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat sedang mengingatkan bahwa Bengkulu terlalu kecil untuk menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Di provinsi dengan penduduk yang belum mencapai dua juta jiwa ini, pembangunan seharusnya dapat dirasakan lebih dekat, pengawasan seharusnya dapat dilakukan lebih mudah, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat seharusnya dapat dibangun melalui kepercayaan yang lebih kuat.

Jangan sampai lubuknya kecil, tetapi lukanya dalam.

Jangan sampai daerahnya kecil, tetapi jarak antara pejabat dan rakyat justru semakin lebar.
Dan jangan sampai korupsi yang seharusnya menjadi pengecualian perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang mencari siapa yang paling pandai berbicara tentang pemberantasan korupsi. Mereka sedang menunggu siapa yang benar-benar berani membuktikannya. Karena di sebuah lubuk yang kecil, riak sekecil apa pun akan terlihat.
Dan ketika riak itu terus berulang, masyarakat pada akhirnya akan bertanya:

“Buayo di lubuk ini sebenarnya siapa?” Pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan tuduhan. Ia cukup dijawab dengan transparansi, penegakan hukum, pengawasan yang berani, dan pemerintahan yang bersih. Sebab Bengkulu tidak membutuhkan lebih banyak buaya. Bengkulu membutuhkan lebih banyak

penjaga lubuk. (MGM)