Garda Rafflesia Akan Gelar Aksi di KPK Desak Penyelidikan Proyek Jalan dan Sanitasi di Bengkulu

Interaktif News – Lembaga pengawas sosial Garda Rafflesia akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Jumat, 9 Mei 2025, untuk mendesak KPK segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam dua proyek infrastruktur di Provinsi Bengkulu.

Ketua Garda Rafflesia, Septo Adinara, menyatakan bahwa pihaknya menyoroti proyek penanganan longsor/abrasi pada ruas Jalan Bintuhan-Lais tahun anggaran 2024 yang berada di bawah tanggung jawab Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.

“Proyek ini dinilai rawan penyimpangan, mulai dari mark-up anggaran hingga dugaan pengabaian kualitas pekerjaan yang dapat merugikan masyarakat di kawasan rawan abrasi,” kata Septo, Kamis, 8 Mei 2025 di Jakarta.

Selain itu, Garda Rafflesia juga meminta KPK mengusut proyek pembangunan tangki septik dan sarana pendukung Bengkulu Selatan VI tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Satker Pelaksana Pemukiman Provinsi Bengkulu, Kementerian PUPR. Septo menyebut bahwa proyek ini diduga sarat dengan praktik korupsi, pekerjaan fiktif, dan pemborosan anggaran.

Papan proyek pembangunan tangki septik dan sarana pendukung Bengkulu Selatan VI tahun 2024 oleh Satker Pelaksana Pemukiman Provinsi Bengkulu, Kementerian PUPR, Foto: Dok

“KPK harus segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat Satker, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas. Kami menduga kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran dalam proyek-proyek ini,” tegas Septo.

Ia menambahkan bahwa dampak dari proyek bermasalah ini bukan hanya kerugian negara secara finansial, tetapi juga sangat merugikan masyarakat, terutama warga pesisir yang terdampak abrasi serta masyarakat yang belum mendapat manfaat sanitasi akibat ketidaksesuaian pelaksanaan proyek tangki septik.

Aksi ini, lanjut Septo, merupakan bagian dari komitmen Garda Rafflesia dalam mengawal transparansi proyek-proyek pemerintah di Bengkulu, sekaligus sebagai bentuk tekanan publik agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

“Aksi ini bukan sekadar protes, tapi seruan serius kepada KPK agar tidak tinggal diam melihat potensi kerugian negara yang merugikan masyarakat luas,” jelas Septo. [Rls]