Interaktif News – Aksi demonstrasi kembali digelar mahasiswa terkait krisis BBM dan kenaikan opsen pajak di Bengkulu. Rabu, 28 Mei 2025, giliran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkulu yang menggelar demonstrasi.

Aksi dimulai sekira pukul 13.00 WIB yang diawali dengan orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Massa kemudian meminta anggota dewan ikut aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu.

Baca juga :
Ribuan Pelajar Meriahkan HUT RI Ke – 72 di Pantai Panjang

“Buktikan kepada kami kalau benar anggota dewan wakil rakyat, ikut kami ke kantor gubernur. Ayo kita berjuang bersama kami” teriak Korlap Aksi, Fauzan Al Rasyid.

Permintaan mahasiswa pun dipenuhi anggota dewan yang ikut bersama-sama menuju kantor gubernur. Anggota dewan pun berjalan kaki bersama mahasiswa.

Mereka yang ikut diantaranya Agus Riyadi dari Gerindra, Usin Abdisyah Putra Sembiring dari Hanura, Sulasmi Oktarina dari Demokrat, Susman Hadi dari Golkar, Barlian Utama Harta dari Golkar, dan Sri Astuti dari PKS.

Sesampai di Kantor Gubernur, mahasiswa kembali berorasi menuntut janji Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Mahasiswa mendesak untuk bertemu langsung namun, Helmi Hasan diketahui tidak berada di tempat.

Sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu nampak hadir mewakili Helmi Hasan diantaranya Pj Sekda Herwan Antoni dan Kepala BKD Hadianto. Namun, kehadiran mereka ditolak mahasiswa sementara Wakil Gubernur Bengkulu, Mian belum diketahui keberadaanya.

Ketua PKC PMII Bengkulu, Sandyya mengatakan, kelangkaan BBM bukan hanya soal antrean tapi masalah yang lebih laus terhadap akses ekonomi dan kesejahteraan.

“Bayangkan ribuan masyarakat kita harus menghabiskan waktu hanya untuk antrean sementara mereka didesak kebutuhan kerja, mengantar anak-anak sekolah dan lain-lain. Ini masalah serius yang harus segera dituntaskan” kata Sandyya

Ia pun menyinggung janji kampanye Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang berjanji akan menuntaskan masalah antrean BBM di Bengkulu dalam 100 hari kerja.

“Kita memahami situasinya ini adalah masalah kita bersama tapi gubernur harus hadir untuk memberikan solusi bukan mala lari dari masalah. Saling lempar tanggungjawab, ini bukti bahwa janji kampanye hanya sekedar utuk mengelabuhi rakyat” kata Sandyya.

Belum lagi sambung Sandyya, masalah opsen pajak yang belum ada solusi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Opsen pajak adalah kebijakan yang secara nyata tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. “Opsen pajak adalah beban rakyat” kata Sandyya.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Agus Riyadi mengapresiasi aksi demontrasi yang dilakukan mahasiswa. Ia pun memahami situasi yang saat ini sedang dihadapi masyarakat. DPRD Provinsi Bengkulu akan menampung seluruh aspirasi masyarakat.

“Jadi untuk aksi mahasiswa hari ini dari PMII. Kita dampingi untuk bertemu pak gubernur tapi mungkin dengan kesibukan pak gubernur tidak bisa hadir di tengah-tengah aksi mahasiswa hari ini. Kami dari teman-teman dewan sepakat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman ke pak gubernur” kata Agus Riyadi.

Sementara Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, seluruh pihak tidak boleh terjebak dalam masalah melainkan harus berorientasi pada solusi, baik masalah BBM maupun opsen pajak. Khsuus terkait opsen pajak, Usin mengusulkan beberapa solusi diantaranya revisi perda.

“Opsi pertama kita minta pak gub menggunakan pasal 78 perda. Opsi kedua melalui perbaikan atau revisi perda, bulan Juni ada pembahasan awal nota pengantar perubahan APBD tentang pajak dan retribusi daerah. Beberapa fraksi yang hadir hari ini sepakat kita harus menampung keluhan masyarakat” kata Usin.

Usin pun meminta seluruh elemen mengusulkan berapa presentase opsen pajak yang sesuai dan tidak mebebani masyarakat. “Ajukan berapa persen perda PKB yang akan kita kurangi, jadi sifatnya kita solutif dan kita pastikan pada masa persidangan kedua ini sudah diagendakan  perubahan revisi perda ini” kata Usin.

Reporter: Irfan Arief