Masyarakat Pertanyakan Kinerja 3 Pansus DPRD Bengkulu Selatan

Pansus DPRD Bengkulu Selatan

Sekber Media saat koordinasi ke DPRD Bengkulu Selatan, Foto: Dok

Interaktif News – Guna mempertanyakan kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkulu Selatan, Sekber Media Online melayangkan surat yang berisi permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Permintaan itu dilayangkan lantaran 3 pansus yang dibentuk pada tahun 2020 lalu tidak menunjukan perkembangan.

“Hingga saat ini kejelasan pansus tersebut masih simpang siur yang didapat sehingga  kami berinisiatif melayangkan surat ke DPRD. Surat sudah dikirim pada 23 Maret yang lalu untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan ketua dan unsur pimpinan serta anggota DPRD” kata Sekretaris Sekber Media Bengkulu Selatan, Ali Dina, Minggu, (28/03/2021)

Dijelaskan Ali Dina, ada tiga pansus yang akan dipertanyakan kinerjanya pertama Pansus Covid-19. Masalah tersebut kata dia, sudah dilaporkan ke KPK dan Mabes Polri. Kedua Pansus PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) yang mana kasus tersebut sudah masuk pada nama-nama penjual tanah.

Ketiga Pansus ASN yang juga tidak menunjukan perkembangan. Sampai dengan saat ini perintah KASN untuk mengembalikan jabatan ASN yang sempat dimutasi belum dilakukan. 

“Dari ketiga hal tersebut kami mintak kepada DPRD agar melakukan Rapat Dengar pendapat dimana maksud dan tujuannya agar informasi yang didapat masyarakat tidak simpang siur” kata Ali Dina.

Informasi yang diterima media ini, surat permohonan RDP itu akan ditindaklanjuti pada Senin besok, (29/03/2021). 

"Kemaren surat yang kami layangkan Ke DPRD BS sudah kami tanyakan ke bagian umum dan infonya surat Sekber akan dibahas kalau tidak hari Senin mungkin Selasa, untuk menentukan kapan dilakukan nya rapat dengar pendapat dengan kami sekber media" kata Ali Dina. 

Adaun isi surat  yang dilayangkan Sekber Media Online Bengkulu Selatan tidak hanya terkait kinerja Pansus yang sudah terbentuk. 

Surat bernomor 119/SMO/BS/II/2021 itu juga mendesak pembentukan Pansus baru terkait beberapa masalah tender proyek yang diduga di UKPBJ Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan.

DPRD Bengkulu Selatan juga didesak agar mengakomodir pembentukan pansus pembangunan Gedung Covid-19 dan Alkes yang menelan anggaran hingga Rp31 Miliar.

Reporter: Yon Maryono.