Insan pers hari ini kian tercekik. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantam perusahaan media nasional perlahan mulai terasa hingga ke daerah. Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media sosial, peran pers perlahan tergeser oleh platform digital yang kini menjadi pilihan utama banyak pihak, termasuk pemerintah daerah.

Hari ini, hampir setiap instansi pemerintah memiliki akun media sosial sendiri untuk membangun citra dan mempublikasikan kinerja mereka. Semua kegiatan ditampilkan secara cepat, menarik, dan penuh pencitraan. Namun di situlah persoalannya.

Ketika pemerintah menjadi penyampai informasi tentang dirinya sendiri, maka yang muncul hanyalah sisi baiknya. Tidak ada kritik, tidak ada keberimbangan, tidak ada ruang untuk mempertanyakan apakah kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Padahal, sejak dahulu pers hadir bukan sekadar menyampaikan informasi. Pers adalah watchdog, anjing penjaga demokrasi. Pers mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Pers menjadi penghubung suara masyarakat kepada penguasa.

Tetapi fungsi itu perlahan dianggap tidak lagi penting. Tidak perlu jauh berkaca ke Jakarta. Di Bengkulu sendiri, persoalan kesejahteraan insan pers masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Banyak pekerja media hidup dalam tekanan. Mereka dituntut terus produktif, mengejar berita setiap hari, bertahan di tengah kondisi perusahaan yang tidak menentu.

Girik Cik: Bengkulu di Persimpangan Bundaran ‘Ngejut-ngejut aja’

Bahkan perjuangan itu sering kali bukan lagi untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga agar

perusahaan tempat mereka bekerja tetap hidup. Ironisnya, di saat pers berusaha bertahan, dukungan justru semakin berkurang. Pemerintah yang selama ini kerap menyebut pers sebagai “mitra”, perlahan mulai meninggalkan media arus utama dan memilih membangun panggungnya sendiri melalui media sosial.

Alasan efisiensi anggaran sering dikedepankan ketika berbicara tentang kerja sama media. Berbanding terbaik , jika soal kegiatan-kegiatan besar pemerintah dipastikan tetap berjalan megah atas nama kepentingan daerah dan pencitraan pemerintahan. Di sinilah dilema pers berada. Di satu sisi, pers harus tetap kritis dan independen dalam mengawasi kekuasaan. Di sisi lain, perusahaan pers juga membutuhkan keberlangsungan usaha agar roda organisasi tetap berjalan, gaji karyawan tetap dibayar, dan ruang informasi publik tetap hidup.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya perusahaan media, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri. Sebab ketika pers melemah dan tersisih, maka ruang kritik ikut mengecil. Masyarakat hanya akan menerima informasi satu arah tanpa kontrol yang seimbang.

Pers sejatinya bukan musuh pemerintah. Pers adalah pilar demokrasi yang seharusnya dirawat bersama. Sebab tanpa pers yang sehat dan independen, publik perlahan kehilangan mata dan telinga untuk mengawasi kekuasaan.

Penulis: Deni Putra