Interaktif News – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan oleh pemerintah pusat hingga daerah, pengadaan pakaian dinas Wali Kota Bengkulu dan Wakil Wali Kota Bengkulu justru menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga Rp 830 juta.

Berdasarkan data pengadaan yang beredar, proyek pakaian dinas tersebut dikerjakan oleh Yus Tailor dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Pengadaan ini diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang sebagaimana umumnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kondisi tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak. Genta Keadilan Provinsi Bengkulu menilai anggaran ratusan juta rupiah untuk pakaian dinas tersebut tergolong fantastis, terutama di tengah program efisiensi anggaran yang sedang dijalankan secara nasional maupun di daerah.

“Pengalokasian anggaran sebesar itu tidak sejalan dengan semangat penghematan belanja non-prioritas yang selama ini disampaikan pemerintah kepada masyarakat,” ujar perwakilan Genta Keadilan Provinsi Bengkulu.

Menurut mereka, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan belanja yang dinilai tidak mendesak. [**]