Pelepasan keberangkatan atlet POPDA Kabupaten Seluma, Foto: Dok
Interaktif News - Keberangkatan para pelajar Atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang dikabarkan tanpa difasilitasi Pemerintah Kabupaten Seluma mendapat respon serius dari salah tokoh pemuda Seluma Jadio Pugantara.
Jadio Pugantara menyebut dirinya menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan acuh terhadap kesejahteraan Atlet POPDA yang tidak lain adalah para pelajar asli Seluma itu sendiri.
"Sangat disayangkan atlet-atlet yang mewakili kabupaten Seluma sama sekali tidak difasilitasi oleh pemerintah setempat. Pemerintah beralasan minim anggaran. Padahal para pelajar ini sejatinya akan membawa nama baik Seluma," kata Pugan, Rabu (8/5/2024).
Menurut Pugan, POPDA merupakan agenda olahraga rutin disetiap tahun genap. Setidaknya, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk keberangkatan para pelajar dalam ajang olahraga tahunan tersebut.
"Jauh sebelumnya pemerintah daerah harusnya sudah saling berkordinasi terkait anggaran POPDA itu. Pemerintah sudah sepatutnya mendukung dalam segi anggaran kepada mereka (Atlet) yang akan berangkat dalam ajang POPDA," tegas Pugan.
Lebih jauh, Pugan mempertanyakan apakah tagline Seluma ALAP itu hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi justru mengacuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menyebut indikator kemajuan sebuah daerah tidak hanya pada sektor pembangunan infrastruktur saja, namun juga berfokus pada peningkatan SDM-nya.
"Kami berharap pemerintah mendukung semangat mereka sehingga tagline ALAP itu juga melekat pada sumber daya manusianya. Para pelajar itu akan berjuang untuk mengharumkan nama Seluma. Bisa jadi prestasi yang mereka raih kedepannya tidak hanya membanggakan Seluma tetapi juga membawa Provinsi Bengkulu pada lumbung Atlet-atlet berprestasi,” harap Pugan.
Di ketahui pelepasan keberangkatan seremonial para Atlet POPDA dilakukan secara sederhana pada Rabu pukul 09.00 WIB, di halaman kantor Disparpora. Keberangkatan mereka didampingi orang tua masing-masing menggunakan kendaraan pribadi tanpa difasilitasi Pemerintah Daerah. Sedangkan pihak Diaspora hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 25 Juta.
Reporter: Deni Aliansyah Putra
