Serap Aspirasi Warga, Usin Tegaskan Hak Atas Pelayanan Dasar

Bengkulu Interaktif – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menegaskan komitmennya terhadap penguatan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial saat melaksanakan kegiatan reses di Kota Bengkulu, Rabu, 3/12/25). Dalam pertemuan tersebut, Usin memaparkan bahwa pada tahun anggaran 2026, sektor kesehatan akan mendapat alokasi sebesar Rp 44 miliar.

Menurut Usin, anggaran yang tidak kecil tersebut akan difokuskan untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta pembayaran iuran bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Ia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika ingin mendapatkan layanan kesehatan.

“Jangan ragu berobat ke fasilitas kesehatan. Cukup gunakan KTP, urusan administrasi bisa belakangan. Yang penting masyarakat mendapat pelayanan terlebih dahulu,” tegas Usin di hadapan warga.

Selain itu, politisi Hanura ini mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi warga tidak mampu. Menurutnya, Jamkesda dan PBI-JK harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan justru menambah beban administrasi masyarakat.

“Jangan sampai ada warga yang ditolak berobat hanya karena urusan administrasi. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus jadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, Usin juga menyoroti persoalan layanan pendidikan yang kerap menimbulkan polemik setiap tahun, khususnya saat penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan, pengawasan terhadap SMA dan sekolah di Bengkulu akan terus diperketat agar proses penerimaan siswa baru berjalan transparan dan adil.

“Setiap tahun selalu saja muncul masalah dalam penerimaan siswa. Ini tidak boleh terus berulang. Pengawasan akan kami perketat agar tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Di bidang sosial, Usin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap penyandang disabilitas. Langkah ini dinilai penting agar bantuan sosial seperti kursi roda, alat bantu dengar, hingga kaki palsu benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang membutuhkan.

Ia mengatakan, seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi. “Tugas kami adalah memastikan suara masyarakat benar-benar terakomodir” kata dia

Editor: Irfan Arief