Gedung FISIP Unversitas Bengkulu, Foto: Dok/Google Maps
Interaktif News – Sejumlah kampus mulai bergerak kritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritik disampaikan melalui petisi yang disampaikan sejumlah kampus di Indonesia diantaranya UGM, UI, UII, Universitas Andalah Sumbar hingga Universitas Hasanudin Sulawesi Selatan.
Sivitas akademika UGM mengkritik Presiden Jokowi melalui Petisi Buluksumur yang dibacakan Prof. Koentjoro yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Presiden Jokowi.
Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyimpangan diantaranya adalah pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi petisi Bulaksumur dikutip, Kamis, (01/02/2024).
Sementara Sivitas Akademika Universitas Andalas, Sumatra Barat menyampaikan keresahan atas kondisi bangsa melalui manifesto Penyelamatan Bangsa. Manifesto itu dibacakan langsung Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura dikuti sejumlah guru besar dan mahasiswa. Mereka menyampaikan keperihatinan atas kondisi bangsa terutama menjelang Pemilu 2024.
"Semoga ini menjadi salah satu kontribusi kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia," kata Charles di pelataran Convention Hall Universitas Andalas pada Jumat, 2 Februari 2024.
Hari bersamaan, petisi juga disampaikan anggota Dewan Profesor Universiats Hasanuddin (UNHAS) Makasar, Sulawesi Selatan dan Universitas Indonesia dan Unversitas Islam Indoensia (UII) Yogyakarta, Jumat, (02/02/2024).
Guru Besar Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo saat membacakan petisi di depan Rektorat UNHAS mengatakan, pihak UNHAS berharap pemerintahan Jokowi dapat bekerja secara profesional, dan menyerukan kepada masyarakat untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat.
"Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi," kata Prof Triyatni.
Sementara di Bengkulu belum nampak pergerakan bakal ada petisi untuk Presiden Joko Widodo. Sejumlah dosen di kampus Bengkulu saat dihubungi media ini mengatakan belum ada rencana untuk menyampaikan petisi seperti yang dilakukan kampus-kampus di Indonesia. “Belum ada masih menunggu” ungkap salah seorang dosen FISIP kampus swasta di Bengkulu, Sabtu, (03/02/2024)
Reporter: Irfan Arief
