Pemprov dan BPJS Bengkulu Terus Upayakan Perluas Akses JKN

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dr Adian Fitria bersama Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Supran saat pertemuan. Selasa, 4 Mei 2021. Foto/Dok 

Interaktif News - Pemerintah terus mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu, mulai dari desa hingga perkotaan di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan RI. 

Asisten I setda Provinsi Bengkulu Supran menyampaikan langkah ini merupakan bentuk koordinasi terkait kepesertaan BPJS masyarakat di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Keikutsertaan masyarakat Bengkulu untuk penggunaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) masih di bawah standar nasional yaitu 78,50 persen. Dengan begitu, kita upayakan membuat langkah strategis untuk mencapai target yang ditetapkan, maksimal 2024 mendatang sudah mencapai 98 persen," terang Supran usai pertemuan bersama pemangku kepentingan di aula kantor BPJS Kesehatan, Selasa (4/05/2021). 

Lebih lanjut, menurut Supran selain itu program JKN ini akan didorong hingga ke tingkat desa. Di mana nantinya para kepala desa dan perangkat dapat masuk dalam kepesertaan BPJS kesehatan sehingga melengkapi target UHC yang ditetapkan. 

"Peran Bupati/Walikota juga sangat diharapkan, untuk mengimbau para kades hingga perangkat masuk kepesertaan BPJS," seru Supran.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dr. Adian Fitria menjelaskan hingga tahun 2021 capaian Universal Health Coverage (UHC) masih perlu peningkatan, sebab masih jauh dari ambang nasional dan Bengkulu menempati posisi 25 dengan capaian 78,50 persen, dari 34 Provinsi se Indonesia. 

"Segmen pertemuan ini diminta kepada pemerintah daerah dapat mendaftarkan para Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemda masing-masing menjadi peserta BPJS. Dan kita menargetkan, capaian UHC dapat terpenuhi sesuai RPJMN pada 2024 mendatang," jelas Adian.

Kemudian, segmen selanjutnya kita dorong Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk turut mendaftarkan para perangkat desa agar ikut dalam kepesertaan BPJS. 

"Alhamdulillah tahun ini, sudah ada kabupaten yang mendaftarkan Kepala Desa dan perangkatnya untuk masuk kepesertaan BPJS. Saat ini ada tiga kabupaten yang sudah didaftarkan," sampainya. (Mc) 

Editor: Alfridho AP