Dr. Elfahmi Lubis, M.Pd Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UMB, Poto/Dok
Interaktif News – Pengamat politik pemerintahan dari Universitas Muhmmadiyah Bengkulu Dr. Elfahmi Lubis menyayangkan banyaknya fenomena mutasi bermasalah di jajaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu akhir-akhir ini. Dosen program studi pendidikan Kewarganegaraan ini melihat ada kesalahan fundamental pada manajemen ASN di Bengkulu.
“Saya melihat akhir-akhir banyak mutasi di jajaran pemerintah daerah yang menjadi persoalan, kemaren di Kota Bengkulu yang terbaru mutasi di Bengkulu Selatan. Persoalan yang muncul sangat basis sekali, soal ketentuan regulasi dan efesiensi dan efektifitas kinerja yang tidak terpenuhi” ujarnya saat disambangi di Kampus 1 UMB Kampung Bali, Kamis, (18/07/2019)
Menurut mantan aktfis 98 itu, pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah harus berorientasi pada semangat reformasi birokrasi dan meminimalisir praktek KKN. Kedua persoalan tersebut tambah Fahmi, sering diabaikan dengan dalih penyegaran aparatur padalah isi dalamnya bobrok.
“Tujuan utama mutasi dan demosi itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di birokrasi kepada masyarakat. Jika proses mutasi hanya tujuan untuk bongkar pasang pejabat tanpa mempertimbangkan kompetensi dan efektivitas kinerja, maka akan semakin membuat birokrasi semakin semrawut” ujarnya
Menurutnya, basis pelaksanaan rotasi pejabat harus merujuk pada peningkatan pelayanan publik bukan dilakukan dengan pertimbangan like and dislike apalagi transaksional.
“Mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di birokrasi biar menjadi efektif. Namun jika yang terjadi malah sebaliknya, proses mutasi semakin memperbanyak pejabat non job berarti perlu dipertanyakan motif dibalik mutasi tersebut” jelasnya
Elfahmi juga mengingatkan agar kepala daerah memaksimalkan instrumen yang sudah disiapkan sistem tata kelolah pemerintahan sebelum melakukan mutasi. Ia menjelasakan tahapan mutasi harus didahuli pada kajian-kajian strategis agar mutasi lebih bermanfaat untuk kepentingan daerah.
“Kepala daerah seharusnya sebelum melakukan mutasi, harus membuat kajian mendalam bersama Tim Baperjakat untuk memetakan pos jabatan apa yang perlu diperkuat. Memetakan kompetensi pegawai sesuai bidang, dan pemetaan kebutuhan apa yang mendesak untuk diperbaiki agar kinerja Pemda menjadi lebih baik” jelasnya
Dosen yang juga aktif di media sosial ini berharap fenomena mutasi yang akhir-akhir ini terjadi dapat diminimalisir dengan cara menyiapkan proses mutasi secara matang dan mempedomani aturan yang berlaku.
“Orientasi mutasi itu harus clear dari unsur-unsur yang bersifat subjektif agar hasilnya benar-benar profesional dan bisa dipertanggungjawabkan baik untuk kepentingan daerah maupun untuk kebaikan pejabat daerah serta ASN itu sendiri” kata Fahmi.
Reporter: Anasril Azwar
Editor: Riki Susanto
