Interaktif News - keributan yang terjadi di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada Jumat lalu, (29/05/2020) dipicutidak transparannya data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk penanganan wabah Covid-19.
Seperti disampaikan Rozali (44) warga Desa Taba yang mengaku sangat kecewa dengan kinerja kepala desa yang tidak transparan yang kemudian memancing kisruh antar warga desa dan penerima bantuan yang tumpang tindih. Selain itu juga kades diduga manipulasi data penerima BLT.
Dikatakan Rozali, salah seorang warga setempat bernama Widia terdata sebagai penerima PKH ternyata terdata sebagai penerima BLT namun, saat pembagian BLT yang berujung keributan antar warga dan pemerintah Desa Taba, Widia mengembalikan dana ke desa dan sudah membuat surat pernyataan.
“Ini sungguh janggal dan aneh bin ajaib, warga yang ada warga bernama Suarli sudah meninggalkan Desa Taba sejak 2008, tapi tetap terdata dan menerima bantuan BLT. Padahal Suarli bukan lagi warga Desa Taba dan sudah terdata mempunyai kartu keluarga dan KTP Elektronik beralamat di Desa Lagan Kecamatan Semindang Lagan kabupaten Bengkulu Tengah” kata Rozali
Rozali yang mewakili warga menuntut aparat pemerintah desa untuk melakukan pendataan ulang, jumlah penerima BLT sehingga penerima BLT tepat sasaran dan yang mendapatkan bantuan benar-benar layak menerima.
Baca juga: Pembagian BLT Tidak Transparan, Warga Serbu Kantor Desa
Sementara itu, Diki Syaviktori aktifis LSM dari Aliansi Penelitian Aset Negara (BPAN) RI mengatakan, sangat prihatin dengan kejadian ini kerena memang kejadian ini murni kesalahan kades kerena waktu terjadi aksi demo warga Ia turut mendampingi di lokasi.
“Saat diwawancarai awak media terlihat kades Taba, Nurhalima agak emosi. Ini menandakan bahwa kades ini tidak mau dikritik” tegas Diki
Ditambahkan Diki, Ia menduga terjadi kongkalingkong antara Kepala Desa dengan penerima BLT untuk itu Ia meminta aparat penegak hukum untuk segera menindak lanjuti fakta-fakta yang terjadi di lapangan agar indikasi penyimpangan dapat diselesaikan secara hukum.
“Indikasi penyimpangannya sangat jelas, kalau bukan Kapolsek Talo turun tangan maka kades Taba tidak mau mempublikasikan data penerima BLT” ujarnya
Reporter: Yon Maryono
Editor: Usmady Dianto
