Imbas KUA-PPAS Tak Sinkron dengan RAPBD 2025, Anggaran OPD Terancam Dipangkas

nofi eriyan andesca

Nofi Eriyan Andesca, Anggota DPRD Seluma, Foto: Dok

Interaktif News — DPRD Kabupaten Seluma menyoroti perubahan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.  Hal ini menambah kekhawatiran terkait dampak, termasuk pemangkasan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P, Nofi Eriyan Andesca, mengkritik keras perubahan plafon anggaran tanpa koordinasi dengan legislatif yang berpotensi mengurangi anggaran di berbagai OPD di Kabupaten Seluma.

“Contohnya, dalam rapat RDP terkait anggaran di Sekretariat DPRD, anggaran awalnya sebesar Rp 40 miliar, tiba-tiba dalam pembahasan RAPBD 2025 dipangkas menjadi Rp 30 miliar. Ini menunjukkan adanya pemangkasan anggaran di seluruh OPD,” ujar mantan ketua DPRD ini.

Perubahan anggaran, kata Nofi,  bermula dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disepakati pada Juli 2024. Meskipun KUA-PPAS sudah disetujui, angka dalam RAPBD 2025 tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut.

"Berdasarkan RDP dengan pihak eksekutif pada Juli lalu, plafon anggaran sudah disepakati. Tetapi tiba-tiba anggaran itu berkurang saat penyampaian RAPBD 2025 oleh eksekutif. Ini kan aneh dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal," ungkap Nofi.

Ia menambahkan, ketidaksesuaian antara KUA-PPAS dan angka dalam RAPBD 2025 dapat berdampak pada kinerja OPD. Pemangkasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program pemerintah yang telah direncanakan.

“Anggaran tidak mencukupi bisa mengganggu kinerja OPD. Kami berharap eksekutif, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), segera mengembalikan plafon anggaran sesuai dengan kesepakatan awal, sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD Seluma,” kata Nofi.

Ketidaksesuaian antara KUA-PPAS yang diajukan pada Juli 2024 dan angka dalam RAPBD 2025 dikhawatirkan berdampak besar pada pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Seluma diminta segera mencari solusi agar anggaran disepakati tetap dapat mengakomodasi kebutuhan program pemerintah daerah secara optimal.

Reporter: Deni AP