Anggota DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca saat diwawancara awak media, Foto: Dok
Interaktif News - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Seluma tengah melaksanakan program pembagian seragam sekolah gratis untuk siswa baru tingkat PAUD, SD, dan SMP.
Sebelumnya Disdikbud Seluma menyampaikan permohonan maaf lantaran penyaluran seragam sekolah gratis mengalami keterlambatan akibat pemesanan seragam tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dari luar Provinsi Bengkulu.
Program yang dirancang untuk meringankan beban orang tua itu kini menjadi sorotan publik usai beredar video viral yang diduga penyaluran seragam menjadi alat politik salah satu paslon dengan melibatkan pejabat setempat.
Dalam video tersebut, seorang oknum pejabat Dikbud Seluma yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) SMP mengklaim, pembagian seragam tersebut merupakan bantuan dari calon Bupati Seluma, Erwin Octavian, bukan dari program Disdikbud Seluma.
Kendati demikian, pernyataan dalam video tersebut menuai tanggapan keras dari Anggota DPRD Seluma, Nofi Erian Andesca, yang juga berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Nofi menegaskan pembagian seragam gratis yang dilakukan oleh oknum tersebut berasal dari anggaran APBD Seluma.
Ia juga membantah penyaluran bantuan itu bukan dari calon bupati manapun termasuk calon bupati Seluma Erwin Octavian yang saat ini notabenenya menjadi petahana dalam pilkada 2024 di Kabupaten Seluma.
"Jika seragam ini benar-benar sumbangan dari Bupati Seluma, mengapa pembagiannya dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)?. Kalau memang itu berasal dari Erwin, tentu mekanismenya dilakukan oleh tim pemenangan atau partai politik yang bersangkutan, bukan ASN," tegas Nofi.
Mantan Ketua DPRD Seluma ini juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok.
"Program pengadaan seragam sekolah ini sepenuhnya didanai oleh anggaran daerah yang berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, program ini harus bebas dari kepentingan politik, terutama di Pilkada Seluma 2024," tegasnya.
Lebih lanjut, Nofi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seluma ikut serta mengawasi pembagian seragam yang dilakukan oleh Dinas Dikbud Seluma.Ia tidak menginginkan pembagian seragam ini disusupi kepentingan politik.
"Diharapkan Bawaslu dapat hadir langsung di setiap pembagian seragam ini untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur politik didalamnya. Hal ini dimaksud agar penyaluran seragam tidak di ekploitasi kepentingan sehingga masyarakat betul-betul mengetahui bahwa bantuan ini berasal dari pemerintah," ungkapnya
Isu politisasi program pemerintah ini semakin mencuat setelah dikabarkan pada saat pembagian seragam 11 November lalu, para orang tua siswa diminta memberikan nomor telepon dan diajak mendukung kelanjutan kepemimpinan saat ini dalam Pilkada mendatang.
Kejadian seperti ini semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan ASN dalam politik praktis, yang seharusnya dihindari untuk menjaga netralitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, pihak media ini masih mencoba menghubungi oknum pejabat Diknas yang ada dalam video tersebut untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Reporter: Deni AP
