Ketua Bapemperda DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama dari Fraksi PDI-P, Foto: Dok
Interaktif News – Isu terkait honorer siluman yang mencuat belakangan ini menjadi sorotan serius di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma.
Ditemukan adanya nama tenaga honorer yang terdaftar di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun tidak pernah aktif bekerja meskipun selalu menerima gaji secara rutin setiap bulan.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Seluma mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) untuk menuntaskan masalah honorer siluman yang diduga merugikan keuangan daerah tersebut.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Seluma, Febrinanda Putra Pratama, menegaskan bahwa persoalan ini sangat meresahkan, mengingat adanya tenaga honorer yang terus menerima gaji tanpa memberikan kontribusi nyata dalam pekerjaan.
"Saya sudah menyampaikan hal ini kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta fraksi-fraksi lainnya. Alhamdulillah, respons mereka sangat positif. Insyaallah, Pansus dan Panja ini akan segera dibentuk pada awal Januari 2025," ungkap Febrinanda dari Fraksi PDI-P, Senin (9/12/2024).
Febrinanda juga mengimbau agar para honorer yang merasa tidak pernah aktif bekerja untuk segera mengundurkan diri sebelum Pansus dan Panja terbentuk. Ia menyatakan, masalah ini akan berlarut-larut jika dibiarkan hingga penyelidikan lebih lanjut, dan mereka yang terbukti sebagai honorer siluman akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Saya himbau bagi mereka yang merasa tidak bekerja tetapi tetap menerima gaji untuk segera mundur. Jangan tunggu sampai Panja dan Pansus terbentuk, karena jika sudah terbentuk dan terungkap, mereka akan menghadapi sanksi," tegas Febrinanda.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dengan adanya defisit APBD 2025 yang mencapai Rp 36 miliar, keberadaan honorer siluman akan semakin membebani anggaran daerah. Menurutnya, praktik honorer siluman ini bukan tanpa alasan, karena ada oknum pejabat di Pemkab Seluma yang diduga sengaja menempatkan kroni-kroninya di posisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
"Sangat disayangkan ada pejabat yang sengaja menitipkan kroni-kroninya untuk menjadi honorer siluman. Hal ini jelas merugikan daerah dan perlu diberantas. Sebaiknya anggaran yang digunakan untuk membayar mereka dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Masalah honorer siluman sendiri sudah menjadi isu yang cukup dikenal di kalangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Mereka yang terlibat dalam praktik ini umumnya adalah orang-orang terdekat dari oknum pejabat dengan posisi strategis di Pemkab Seluma.
Seiring dengan rencana seleksi PPPK, banyak di antara mereka yang memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi, khususnya di bidang medis dan tenaga teknis lainnya.
Reporter: Deni AP
