Interaktif News – Ketidakhadiran lima anggota DPRD Seluma dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Seluma 2026 pada Jumat (28/11/2025) menuai perhatian.

Dari enam anggota fraksi, hanya Ketua DPRD Seluma April Yones yang juga anggota Fraksi PPP yang hadir memimpin jalannya paripurna sekaligus membacakan pandangan akhir fraksi.

Baca juga :
Fogingg Gencar Dilakukan, Kasus DBD di Seluma Malah Meningkat

Sebelumnya beredar kabar bahwa Fraksi PPP absen sebagai bentuk protes terhadap alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 yang dinilai tidak adil antar daerah pemilihan (dapil). Namun, klaim tersebut dibantah sejumlah pihak di internal DPRD.

Ketua Fraksi PAN DPRD Seluma, Hendri Satrio, menegaskan bahwa tidak ada aksi walk out maupun sikap penolakan resmi dari Fraksi PPP terhadap RAPBD 2026. Menurutnya, ketidakhadiran lima anggota PPP semata-mata karena alasan pribadi, termasuk izin sakit.

“Pertama, tidak ada peristiwa walk out. Memang benar lima anggota Fraksi PPP berhalangan hadir, sebagian besar karena izin sakit. Semua fraksi, termasuk PPP, menyetujui RAPBD 2026,” kata Hendri kepada Bengkuluinteraktif. com Sabtu (29/11/2025).

Hendri menyayangkan pernyataan yang menyebut alokasi pembangunan tidak merata sehingga memicu ketidakhadiran Fraksi PPP. Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah masyarakat.

“Pernyataan itu berlebihan dan tidak masuk akal. Program pembangunan dalam APBD 2026 sudah disusun sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Jangan sampai pernyataan seperti ini memprovokasi masyarakat,” ujarnya.

Hendri menjelaskan bahwa perbedaan besaran anggaran antar dapil merupakan hasil penyesuaian dengan program Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan dapat merata secara total, bukan sekadar berdasarkan anggaran kabupaten.

“Logikanya sederhana, jika sebuah dapil sudah mendapat porsi pembangunan dari provinsi atau pusat, maka APBD kabupaten bisa dialihkan ke dapil lain yang belum tersentuh. Jika diakumulasikan, porsinya tetap merata,” kata Hendri yang juga Ketua Komisi I DPRD Seluma.

Ia menilai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Seluma sudah tepat, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran yang masih berlangsung di tingkat nasional.

“Kita harus memahami dulu jika pemerintah pusat memperlakukan efisiensi ke daerah. Jangan terlalu memaksakan. Lagi pula masa kepemimpinan masih baru, jadi kita harus sama-sama membangun Seluma ini,” tegasnya.

Reporter: Deni Aliansyah Putra