Interaktif News – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Bengkulu menyampaikan keprihatinan dan kemarahan mendalam atas peristiwa penembakan yang menimpa para petani di Pino Raya, Bengkulu Selatan.

Ricki Pratama Putra, Ketua Umum PW KAMMI Wilayah Bengkulu menyampaikan bahwa Insiden tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang mencoreng prinsip demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Baca juga :
Wagub Mian Jadi Irup Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-80

“PW KAMMI Bengkulu menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata terhadap petani yang memperjuangkan hak atas tanah tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.”

Oleh karenanya, saat ini negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, dengan tidak membiarkan kekerasan terjadi dan konflik berlarut-larut. Sehubungan dengan kondisi tersebut, PW KAMMI Bengkulu menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengecam keras tindakan penembakan terhadap para petani Pino Raya, karena merupakan bentuk kekerasan biadab dan pelanggaran hak asasi manusia.
  2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden penembakan, termasuk melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap pihak mana pun yang terbukti memerintahkan maupun melakukan penembakan, serta mengungkap kepemilikan dan penggunaan senjata dalam operasi tersebut.
  3. Mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik agraria antara Petani Pino Raya dan PT. ABS secara struktural, transparan, dan berpihak pada masyarakat, guna menghentikan siklus kekerasan dan ketidakpastian hukum.
  4. Mendesak Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas untuk segera melakukan investigasi komprehensif di lapangan guna memastikan adanya penegakan HAM, perlindungan terhadap korban, serta pencegahan impunitas.

PW KAMMI Bengkulu mengajak seluruh masyarakat, organisasi pemuda, dan lembaga sosial untuk bersinergi mengawal penyelesaian konflik agraria di Bengkulu sehingga tidak ada lagi petani yang menjadi korban kekerasan maupun kriminalisasi.

Editor: Iman SP Noya